Soal DLP, Sebaiknya Kemenkes Dan IDI Bangun Dialog

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Jumat, 13 Januari 2017, 07:38 WIB

. Dokter Layanan Primer (DLP), program studi yang rencananya akan mulai dibuka di 17 Fakultas Kedokteran di beberapa vniversitas di Indonesia masih mengalami penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

BERITA TERKAIT:

IDI bersikukuh menolak dicanangkannya program studi kedokteran baru yang setara spesialis tersebut dengan berbagai alasan.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menilai sikap IDI tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, saat ini lebih dari 30 persen Puskesmas belum memiliki dokter. Selain itu, pemerintah telah memiliki program Dokter Keluarga.

"IDI bukan asal menolak, (pemerintah) penuhi dulu kebutuhan 30 persen dokter di faskes (fasilitas kesehatan) satu itu. Lalu berdayakan Dokter Keluarga tersebut, karena fungsi DLP itu hampir sama dengan Dokter Keluarga," kata anggota Fraksi Nasdem ini, Jumat (23/2).

Kendati begitu, Irma menegaskan, sebaiknya pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dengan IDI, membangun dialog yang baik. Hal ini dilakukan penting karena banyak pihak juga yang menilai, IDI mestinya tidak hanya menolak saja. IDI harus memberikan kajian dan kerjasama dengan pemerintah.

"Sebaiknya Menkes duduk bersama dengan IDI. Jika ingin bikin program baru, saya kira komunikasi itu penting dibangun," tukasnya. [rus]