Fahira Idris: Jangan Pilih Calon Yang Tidak Berani Kontrak Politik

"Jadi nanti ketika kampanye, pasti metode yang dilakukan semua pasangan calon adalah mendatangi komunitas-komunitas warga di Jakarta untuk berdialog. Kesempatan ini harus dimanfaatkan komunitas warga untuk menyodorkan kontrak politik yang poin-poinnya sesuai kesepakatan warga," ujar anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris, Senin (26/9).

Menurut Fahira, kontrak politik adalah cara untuk "mengikat" para calon pemimpin agar tidak ingkar janji apabila nanti terpilih lewat pemilihan umum.

"Bagi yang tidak berani (kontrak politik), jangan dipilih," tegasnya.

Fahira mengajak komunitas-komunitas warga yang ada di Jakarta untuk mulai bisa mengidentifikasi, menginventarisasi, merumuskan, dan memformulasi isu-isu apa saja yang selama ini menjadi sorotan warga dan harus segera diselesaikan.

Isu-isunya bisa dimulai dari persoalan umum misalnya pembenahan sistem transportasi, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Atau isu-isu spesifik, misalnya soal reklamasi Teluk Jakarta, penggusuran, atau kendala-kendala lain yang dihadapi komunitas warga tersebut. Misalnya perbaikan fasilitas umum, akses jalan, kemudahan mendapat modal bagi komunitas-komunitas UKM, akses pembinaan dan perlindungan bagi pedagang pasar tradisional dan lainnya.

"Selama poin-poin kontrak politik yang dibuat warga masuk akal, tidak bernuansa SARA, dan untuk kemaslahatan warga, tidak ada alasan bagi calon untuk tidak menandatanganinya," kata Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Secara resmi, tiga pasangan bakal calon meramaikan bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) DKI Jakarta. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka dapat dipastikan pada 15 Februari 2017 mendatang, warga Jakarta akan diberikan tiga pilihan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yaitu Basuki Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat; Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni; dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. [ald]