Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo memahami sikap sebagian DPD mempertanyakan netralitas Nurdin sebagai Ketua SC lantaran 'trauma' saat Munas Bali pada 2014 lalu.
"Ini kan temen-teman khawatir akan menimbulkan traumatic, jangan sampai Pak Nurdin ini membuat skenario-skenario seperti di Munas bali. Akhirnya demokratisasi tidak tercapai," kata Firman, Selasa (1/3).
Firman menambahkan Nurdin harus menjawab tantangan tersebut supaya bersikap netral dan tidak mengarahkan proses Munas mendatang dengan tidak melakukan intervensi di dalam.
"Tentu tugas kami harus mengawal siapapun Ketua SC atau OC. Harapan kami agar tetap netral dan demokratis. Pak Nurdin sendiri sudah menyampaikan akan melakukan Munas yang transparan, demorkatis dan netral. Ini tentu harus kita buktikan," tandas anggota DPR ini.
Pada Rapat Harian DPP Partai Golkar pada Selasa (23/2) mengusulkan Theo L Sambuaga sebagai Ketua Penyelenggara Munas dan Zainuddin Amali sebagai Ketua OC, dan Nurdin Halid sebagai Ketua SC.
Sekjen Partai Golkar Hasil Munas Ancol, Zainuddin Amali sebelumnya juga mengatakan, mayoritas kader merasa keberatan dan terjadi pertentangan sebagai sebuah masukan. Pasalnya, Nurdin dikenal sebagai salah satu tim sukses dari bakal Calon Ketua Umum Golkar, Idrus Marham.
"Bila Pak Nurdin menjadi Ketua SC di Munas nanti dapat menjadi polemik. Maka dalam rapat mempentukan panitia Munas harus netral, supaya pelaksanaannyya lebih seusai," ujarnya, Senin (29/2).
Amali yang juga ditunjuk sebagai Ketua Organizing Committee (OC) itu menyatakan, para peserta rapat menuding Nurdin akan berpihak pada salah satu calon ketua umum dalam Munas nanti.
[rus]
. Dewan Pengurus Daerah (DPD) I dan II Partai Golkar mempertanyakan penunjukan Nurdin Halid sebagai Ketua Steering Committe (SC) Panitia Munas Partai Golkar 2016. 
BERITA TERKAIT: