Pilkada Jangan Curang Dan Pasangan Terpilih Harus Tetap Dikawal

Setidaknya ada 269 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2015, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota. Hal ini tentu harus dikawal dengan baik, agar tidak ada kecurangan, money politics dan lain sebagainya yang dianggap sebagai pelanggaran.

"Tugas kita mengawal dan memastikan proses pemilihan dengan baik, bahkan pasca Pilkada pun, kepala daerah terpilih harus diawasi agar tidak terjadi korupsi dan tetap memihak kepada rakyat," kata Ketua Umum Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sadam Husen Falahuddin kepada redaksi sesaat lalu.

Diketahui, anggaran yang dihabiskan pada Pilkada serentak gelombang ini cukup besar, setidaknya negara harus mengeluarkan biaya Rp 5,458 triliun. Sangat disayangkan jika biaya tersebut hanya melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas, apalagi korupsi. Di Tengsel Provinsi Banten sendiri menghabiskan biaya Pilkada 2015 sekitar Rp 60,95 miliar dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 914.312 orang.

"Jangan sampai kita memilih pemimpin yang hanya mementingkan golongannya saja dan menyampingkan kepentingan publik," ujar Sadam.
    
Ia menambahkan, tidak bisa dinafikan pada setiap Pilkada, banyak permainan dan intrik-intrik yang memanfaatkan momentumnya saja, tidak menutup kemungkinan pada setiap pasangan calon terdapat pengusaha-pengusaha yang menjadi pemodal.

"Tidak ada makan siang gratis. Oleh karena itu KAMMI Kota Tangsel mengajak pemilih melek politik dan memilih pemimpin yang memiliki integritas baik dan teruji kepemimpinannya. Pilkada hanya bagian dari partisipasi politik secara konvensional saja, secara substantif perlu pengawalan yang ketat oleh kalangan civil society pasca Pilkada tersebut," demikian Sadam. [rus]