KPU Kerja Keras Jawab Harapan Publik

"Kami sudah memahami betapa besarnya harapan bangsa kita ini, bahwa Pilkada rombongan tes pertama 2015 bagian dari tiga rombongan pilkada yang dilaksanakan, itu besar sekali harapanya," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay seperti dilansir dari laman kpu.go.id, Minggu (15/11).

Ia berharap semua jajaran KPU agar dapat bekerja dengan teliti, sehingga bisa memberikan informasi yang benar dan mencerahkan kepada masyarakat.

"Jangan lupa bahwa yang kita sampaikan khususnya tentang hasil entry data dari C1 itu sifatnya hanya sementara, jadi bukan merupakan hasil final atau akhir, jangan sampai kemudian kita salah menginfokan," tukas Hadar.

Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pilkada serentak 2015 milik KPU akan diujicoba pada 18 November mendatang. Ada tiga materi ujicoba yang akan dilakuan KPU Kabupaten/Kota, pertama melakukan scan, scan form C1 sebanyak 5 sampai 10 TPS, scan form DAA dari 2 sampai 4 kelurahan/desa, dan scan form DA1 sebanyak 1 kecamatan. Kedua, melakukan entry data, form C1 sebanyak 5 sampai 10 TPS, Ketiga, pengiriman data, scan form C1 sebanyak 5 sampai 10 TPS via aplikasi (internet), entry data form C1 sebanyak 5 sampai 10 TPS via (internet) dan scan DAA dan DA1 via email.

Sedangkan KPU Provinsi melakukan scan form DC1 dan 2, DB1 perbaikan, mengirim hasil scan yang telah di-export melalui aplikasi/internet, mengisi form DB1, mengirim form DAA, DA-1 dan DB-1 melalui email.

Untuk materi ujicoba, KPU Pusat melakukan monitoring terhadap hasil uji coba oleh masing-masing Kab/Kota dan Provinsi, Helpdesk pusat membantu Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi situng dan form excel DAA, DA1, DB1 dan DC1, serta menginformasikan hasil uji coba ke masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi apakahKabupaten/Kota dan Provinsi tersebut sudah melakukan uji coba dengan sukses atau belum.

Tugas KPU Provinsi, yang utama monitoring dan supervisi KPU Kabupaten/Kota, memastikan pengiriman scan C1, entry data C1, scan form rekap oleh KPU Kabupaten/Kota selesai tepat waktu, serta membuat laporan kendala dan hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten/Kota kepada KPU serta menyusun manajemen kerja operator KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. [rus]