Begitu kata Wakil Ketua DPR RI dari Partai Fraksi Gerindra, Fadli Zon saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
"Kita berharap PMN dihapus saja. Itu ada di Pasal 28, 29, 30, dan 31. Itu akan percepat proses RAPBN 2016," kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Menurut Fadli, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menyumbangkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Bukan sebaliknya, membebani rakyat. Untuk apa jika BUMN berdiri tapi terus berutang dan membenani rakyat.‎
"BUMN kan harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau terus berutang untuk apa ada BUMN. BUMN harus nyumbang APBN bukan menggerogoti," ucapnya.
Dengan kondisi ekonomi yang sedang melemah dan menghadapi MEA, Gerindra berpandangan bahwa tidak pantas perusahaan plat merah terus diberi penambahan modal.
"Daya saing masih lambat. Asumsi yang dipakai ‎sangat konservatif. Kita lihat mudah-mudahan bisa tercapai. Jangan sampai yang buat seperti sekarang, karena garis kemiskinan bertambah," tandas Fadli.
[rus]
BERITA TERKAIT: