Ia menilai langkah protes keras pemerintah RI terhadap pemerintah Arab Saudi sudah sepantasnya dilakukan. Namun sayang, sikap pemerintah yang terkesan gagap ini menunjukkan manajemen krisis pemerintah belum berjalan dengan baik.
"Pemerintahan Jokowi dalam penanganan TKI masih di tataran retoris belum menyentuh pokok persoalan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Rabu, 15/4).
Eksekusi mati TKI, lanjutnya, juga menguji janji Presiden Jokowi saat Pemilu 2014 lalu untuk membuka lapangan kerja sebanyak 10 juta selama lima tahun ke depan.
"Persoalan ini pula saya tanyakan ke Menaker M Hanif Dhakiri awal pekan ini saat Rapat Kerja di Komisi IX. Sayang, Menaker Hanif tidak bisa menyampaikan peta jalan pencapaian pekerjaan bagi 10 juta pekerja tersebut," sambung anggota fraksi PPP itu.
Bila merujuk pada janji Jokowi, maka secara kuantitatif setiap tahun pemerintah paling sedikit bisa mencetak 2 juta lapangan tenaga kerja. Atau selama enam bulan pemerintahan ini telah mencetak 1 juta lapangan tenaga kerja.
"Janji pemerintahan Jokowi membuat 10 juta lapangan tenaga kerja sungguh paradoksal dengan rencana pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, juga pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maupun membanjirnya tenaga-tenaga asing tanpa pengawasan yang ketat," sambung Okky.
Dijelaskan Okky, kondisi ini semakin membuat peluang tenaga kerja nasional untuk memperoleh pekerjaan semakin sulit. Padahal, jika pemerintah Jokowi benar-benar merealisasikan janji mencetak 10 juta lapangan tenaga kerja, maka kasus TKI di Luar Negeri tentu secara simetris dapat ditekan.
"Kasus yang menimpa Siti Zainab dipastikan akan diminimalisir untuk jangka panjang," tandasnya
.[wid]
BERITA TERKAIT: