Hal itu dia sampaikan saat berpidato dalam acara peluncuran bukunya berjudul "Etika yang Melembaga", di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 17 April 2026.
"Core businessnya demokrasi itu kan pemilu dan kepartaian, pemilu itu kan rutin 5 tahunan kalau pemilu itu gak beres, gak bisa kita berharap demokrasi berkembang kualitas dan integritasnya," ujar Jimly.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu menilai, di momentum non tahapan saat ini sudah saatnya dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.
"Pemilu ini kalau enggak kita beresin, repot ini jadi tren menurun. Itu bukan cuman Indonesia, tapi global. Secara global demokrasi regression itu nyata kok di seluruh dunia," tuturnya.
Oleh karena hal terpenting demokrasi adalah bagaimana negara dapat menjaga kualitas Pemilu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mendorong perbaikan juga dilakukan oleh partai-partai politik, karena sangat mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
"Begitu juga partai, kalau partai begini-begini aja, tidak ada internalisasi demokrasi, bagaimana mungkin dia bisa diharapkan untuk efektif membangun external demokrasi," demikian Prof. Jimly menambahkan.
BERITA TERKAIT: