Inilah Skala Prioritas Nasdem untuk Jokowi-JK di 2015

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Jumat, 02 Januari 2015, 20:59 WIB
Inilah Skala Prioritas Nasdem untuk Jokowi-JK di 2015
irma chaniago:net
rmol news logo Meski masih banyak kekurangan, bukan berarti kinerja pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sia-sia. Beberapa program seperti Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), PNPM Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya perlu sedikit diperbaiki lagi oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Begitu kata anggota Komisi IX dari Fraksi Nasdem, Irma Chaniago sebagaimana siaran pers yang diterima Jumat (2/1).

"Pemerintah berikutnya harus bekerja lebih baik dengan mempelajari kelebihan dan kekurangan dari pemerintah sebelumnya. Seyogjanya kita semua wajib memberikan kesempatan bahkan support pada pemerintah baru (Jokowi-JK) untuk membuktikan kinerjanya pada rakyat," ujarnya.

Lebih jauh, Irma menjabarkan mengenai kekurangan pemerintah SBY yang harus menjadi skala prioritas untuk diperbarui di masa Jokowi, seperti penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan ketahanan pangan.

"Lalu, membangun tol laut, menyiapkan cold storage di setiap pelelangan ikan, mendorong swasta nasional ikut berpartisipasi membangun Pabrik, dan memperbaiki prosentase kontrak usaha tambang dan migas.

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga mengontrol juga kinerja menteri dengan memberikan reward dan punishment, serta membasmi mafia migas.

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jalur kereta api antar provinsi juga harus menjadi prioritas Jokowi di Tahun 2015. Sementara untuk membuktikan bahwa pemerintah pro dengan buruh, Jokowi harus memperbaiki hubungan para buruh dan industri dengan merevisi UU agar adil bagi kedua belah pihak.

Untuk hubungan luar negeri, Irma meminta Jokowi-JK dapat membangun hubungan diplomatik yang bermartabat dengan negara terkait TKI, terutama Arab Saudi, Hongkong, Singapore, dan Malaysia.

Persoalan yang tak kalah pentingnya, lanjutnya, adalah penuntasan kasus century yang kini masih masih ditangani KPK. Soal lainnya, yakni lumpur Lapindo, pemenrintah Jokowi-JK harus berani memposisikan penanggung Jawab lumpur Lapindo

"Tahun baru, pemerintah baru dan sistem kerja baru semoga menumbuhkan harapan baru untuk dapat menyelesaikan kerja sebelumnya yang belum maksimal," tandasnya. [ian]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA