Pusaka Trisakti: Kritik Ara Terhadap Kegagalan Pemerintahan SBY Sudah Tepat!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sabtu, 30 Agustus 2014, 16:42 WIB

Pusaka Trisakti: Kritik Ara Terhadap Kegagalan Pemerintahan SBY Sudah Tepat<i>!</i>

maruarar sirait/net

Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait yang dianggapnya merupakan kegagalan pemerintahan SBY selama ini dalam melakukan efisiensi dan kebocoran anggaran, kegagalan mengelola sektor energi, dan pemberantasan mafia energi mendapat respon positif dari Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti).

BERITA TERKAIT:

"ICW baru saja melansir penelitian kebocoran APBN Rp 180 trilyun di DPR maupun di instansi pemerintah. Sebagai yang lama berkecimpung di Panitia Anggaran sejak era pemerintahan SBY dimulai, Bang Ara pasti mengetahui bagaimana melakukan efisiensi anggaran dan memberantas praktek mafia anggaran yang sudah berlangsung lama sehingga kebocoran tersebut dapat dialihkan ke subsidi BBM bagi rakyat kecil. Kebocoran Rp 180 trilyun rupiah itu setara 10 persen subsidi BBM sesuai harapan Bang Ara mempertahankan subsidi BBM 22 persen," ujar Wakil Direktur Pusaka Trisakti Juliaman Napitu Saragih, di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Juliaman menambahkan, kritikan Ara Sirait tentang kegagalan SBY mengelola sektor energi dan memberantas mafia BBM dan energi dengan membiarkan Pertamina untuk mengimpor BBM langsung tanpa melewati pihak ketiga sudah tepat dan harus didukung oleh pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

"Saat ini kan Jokowi-JK mendapatkan warisan pemerintahan lalu yang membiarkan subsidi BBM mencapai 22 persen APBN,Â karena semakin besar BBM impor makin untung para 'bromocorah migas' dan antek-anteknya.Â Bang Ara pasti bisa membantu pemerintahan Jokowi-JK memetakan para mafia migas dan jaringannya di pemerintah," tandasnya.

Juliaman menyarankan semestinya yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK sekarang adalah bagaimana menghentikan "bom waktu" warisan pemerintahan SBY ini agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk membangun waduk, infrastruktur dan peningkatan sektor-sektor yang langsung dinikmati rakyat kecil ,tanpa harus terus "menggemukan rekening" para mafia migas dan kroninya.

"Bang Ara Sirait dapat dipertimbangkan untuk mengepalai Satgas Pemberantasan Mafia Anggaran dan Mafia Energi karena beliau pasti memiliki pengalaman luas dan memberikan solusi yang realistis dan praktis bukan utopis untuk meningkatkan efisensi anggaran dan penghematan energi, di tengah waktu yang berkejaran dan realita warisan beban fiskal pemerintahan SBY yang tidak bisa dielakkan tapi merupakan tantangan pemerintahan Jokowi-JK, " pungkas Bendahara Repdem Jabar ini. [ian]