Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar DPP PDIP bersama sekitar 3.000 buruh perusahaan milik PT Sayap Mas di Kabupaten Malang bertepatan peringatan Hari Buruh Internasional pada, Jumat, 1 Mei 2026.
Kegiatan bertema “Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari” itu dikemas dalam bentuk dialog, layanan kesehatan, konsultasi hukum perburuhan, pembagian ribuan paket sembako, hingga pentas seni dan musik.
Acara diawali dengan pemutaran pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam rangka peringatan Hari Buruh.
“Peringatan 1 Mei harus dilihat dari perspektif historis dan kebudayaan. Perjuangan buruh adalah manifestasi perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme. Buruh bukan sekadar faktor produksi, melainkan soko guru perjuangan bangsa,” ujar Megawati.
Ia menegaskan, kesejahteraan buruh merupakan prasyarat utama terwujudnya keadilan sosial.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto menambahkan, partainya akan terus berada di garis depan memperjuangkan hak buruh, khususnya tiga tuntutan utama: layak hidup, layak upah, dan layak kerja.
“Partai adalah pelayan rakyat. Fraksi menjadi ujung tombak perjuangan melalui kebijakan dan program yang berpihak pada buruh,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends, menyoroti dampak tekanan ekonomi global dan nasional terhadap buruh.
Menurutnya, fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak dunia, serta mahalnya bahan baku impor telah memicu lonjakan biaya produksi yang berujung pada efisiensi perusahaan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Gelombang PHK di sektor padat karya seperti tekstil dan manufaktur semakin meluas. Buruh kembali menjadi pihak paling terdampak,” ujar Mercy.
Ia mengingatkan kembali ajaran Bung Karno tentang Trisakti sebagai dasar keberpihakan kepada rakyat kecil.
“Kemerdekaan sejati bukan hanya politik, tetapi juga ekonomi. Tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia, termasuk buruh oleh pemilik modal,” tegasnya.
Mercy menekankan, buruh merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan ekonomi harus memastikan beban krisis tidak ditanggung sepenuhnya oleh rakyat kecil.
Ia pun mendorong langkah konkret, seperti intervensi negara untuk mencegah PHK massal, penguatan jaminan sosial tanpa pengurangan manfaat melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta penyesuaian upah yang adil.
“Keadilan sosial tidak akan terwujud jika buruh masih diperas tanpa jaminan hidup layak. Kita harus berdiri bersama buruh,” tegas Mercy.
Senada, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Denny Wicaksono, mengkritik praktik pemotongan akses jaminan sosial dan penahanan kenaikan upah di tengah inflasi.
“Hal ini berdampak langsung pada kehidupan buruh dan keluarganya. PDIP akan terus memperjuangkan perlindungan bagi buruh, petani, dan nelayan,” ujarnya.
Ia menilai, dalam setiap guncangan ekonomi, buruh selalu menjadi pihak pertama yang terdampak, baik melalui PHK maupun tidak terpenuhinya hak-hak dasar pekerja.
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah kader PDIP, antara lain Ribka Tjiptaning, Tri Rismaharini, Sri Rahayu, Edi Wuryanto, Pulung Agustanto, Sihar Sitorus, Vita Ervina, Obet Rumbruren, serta Bupati Malang HM Sanusi.
Dalam kesempatan itu, Mercy juga menyampaikan rangkaian kegiatan peringatan Hari Buruh oleh DPP PDIP, mulai dari FGD RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada 27 April, hingga puncak acara yang akan digelar di GOR Otista, Jakarta Timur.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya membela kaum buruh di tengah tekanan ekonomi yang kian berat. Negara diminta hadir menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial pekerja, bukan justru membiarkan buruh menjadi korban krisis. 
BERITA TERKAIT: