Hal ini sebagaimana hasil temuan dari pihak pemantau Pemilu dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-Malaysia di kawasan Melaka, Perak dan Negeri Sembilan. Ketua PPI se-Malaysia, Agus Hairi mengemukakan temuan kekisruhan antara surat suara yang dikelola oleh PPLN selaku penyelenggara Pemilu di Kuala Lumpur dan penyelenggara lokal pada kawasan pabrik/perkebunan yang mempekerjakan TKI.
Perusahaan-perusahan tersebut bingung karena supervisi dan koordinasi yang minim dari PPLN. Hasilnya, pengelolaan ribuan surat suara terkesan dikelola seadanya dan minim pengawasan.
"PPLN hanya meletakkan ribuan surat suara pada pihak pengelola atau kepala asrama lalu diambil kembali pada 3 hari berikutnya," papar pria yang akrab disapa Gushairi kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 3/4).
Tim pemantau PPI juga menemukan bahwa sebagaian besar pemilih kecewa dengan jadwal pencoblosan. Seperti Nia, pekerja pabrik semikonduktor yang sangat antusias berpartisipasi mencoblos ini kecewa lantaran telah berhari-hari menunggu pengumuman pencoblosan. Secara mengejutkan pihak pengelola mengumumkan waktu pencoblosan kurang dari 24 jam dengan waktu pelaksanaan yang sempit.
"Bayangkan, ada 1.131 surat suara yang kemungkinan besar tidak sempat dicoblos pemilih dan panitia di asrama kami karena surat suara disimpan di kamar kepala asrama, siapa yang tahu kalo kepala asrama mihak partai tertentu," ujar Gushairi menuturkan kegelisahan Nia.
Menurut Gushairi kejanggalan Pemilu di Malaysia akan terus berlanjut. Terlebih fokus WNI pemilih masih berasumsi bahwa Pemilu di Malaysia baru akan dimulai pada 6 April lusa.
"Namun faktanya, surat suara sudah datang dan waktu pencoblosan pun dibatasi hingga hari ini saja untuk kemudia dikirim kembali ke KBRI Kuala Lumpur, entah apa yang mungkin terjadi sepanjang jalan bagi ribuan surat suara tak bertuan ini," tandasnya.
[wid]
Seperti sudah menjadi tradisi, penyelenggaraan Pemilu RI di Malaysia selalu saja menghasilkan polemik dari mulai sebelum pelaksanaaan hingga pengumuman. .jpeg)
BERITA TERKAIT: