Sebelumnya, KPK menilai pembatasan masa jabatan ketua umum diperlukan untuk memastikan kaderisasi berjalan sehat.
"KPK merekomendasikan: untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," tulis laman resmi KPK, Kamis, 23 April 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kajian itu merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik yang dinilai masih rawan.
Menanggapi hal itu, Golkar menilai isu utama bukan pada batasan jabatan, melainkan kualitas demokrasi internal partai.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya tidak terdampak langsung oleh usulan tersebut karena selama ini pergantian kepemimpinan berjalan rutin di setiap periode.
“Golkar tidak risau dengan isu itu, karena Golkar kepemimpinannya ajeg berganti setiap periode,” katanya kepada wartawan, Jumat, 24 April 2026.
Menurutnya, pembatasan masa jabatan bukan persoalan mendasar bagi partai. Ia justru menekankan pentingnya menjaga proses demokrasi di internal agar tidak bergantung pada satu figur.
“Yang kami ingin tekankan bukan persoalan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana demokrasi internal di sebuah partai itu berkualitas,” jelas Sarmuji.
Sarmuji menjelaskan, dengan demokrasi internal yang kuat, partai mampu menampung berbagai gagasan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga tidak terpusat pada satu sosok kepemimpinan.
“Kalau demokrasi internal itu berkualitas, kita tidak akan bergantung pada satu sosok saja, tetapi ada banyak pemikiran yang bisa diserap. Pemikiran itu mencermikan pemikiran yang berkembang di masyarakat,” lanjutnya.
Ia pun menegaskan bahwa meski tidak menolak wacana pembatasan dua periode, Golkar tetap memandang penguatan demokrasi internal sebagai hal yang lebih krusial dalam tata kelola partai.
“Menurut saya, isu demokrasi internal lebih penting daripada batasan periode, meskipun sekali lagi kami tidak ada masalah seandainya ada batasan dua periode,” pungkas Sarmuji.
Partai Golkar menyatakan tidak mempermasalahkan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. 
BERITA TERKAIT: