Subsidi BBM Bohong Belaka, Visi Indonesia Tuntut Petral Dibubarkan Saja

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Visi Indonesia mendapatkan informasi dari sumber di Pertamina yang mengungkap istilah 'subsidi' ternyata hanya kebohongan pemerintah belaka.

"Mendapat cerita tersebut kami sangat merasa pedih menyaksikan kerakusan para pejabat pemerintah pusat dan pejabat di Pertamina yang berkongsi dengan mafia minyak Mr. Mohammad Reza Chalid," tutur Rusdiansyah selaku Direktur Eksekutif Visi Indonesia melalui keterangannya, Rabu (6/11).
 
Data yang diperoleh Visi Indonesia dari sumber tersebut, beber Rusdiyansyah, menunjukkan bahwa harga premium dan solar dari Russian Oil cuma 424 Dolar AS per metrik ton atau kurang dari Rp 4.300 per liter. Lalu melalui Petral angka senilai 425 Dolar AS itu di-mark up 300 Dolar AS sehingga menjadi 725 Dolar AS. Dan dimark-up lagi oleh Pertamina hingga mencapai 950 Dolar AS. Angka inilah yang kemudian disebut sebagai harga pasar yang mengharuskan adanya istilah ‘subsidi’ dan menarik anggarannya dari APBN.

"Setiap hari, Indonesia mengimpor 350 ribu barel minyak mentah dan 400 ribu barel BBM. Bisa kita bayangkan dan hitung berapa nilai kerugian negara yang dibayarkan lewat 'subsidi' illegal ini," tekannya.

Dengan fakta yang ada ini, Visi Indonesia berpandangan bahwa pembelian BBM melalui Petral merupakan pemborosan anggaran, perampokan APBN dan tindakan memperkaya mafia BBM bersama kroni-kroninya. Untuk itulah pihaknya mendesak KPK harus cepat dan tegas memburu serta menangkap para mafia migas di Pertamina seperti Mohammad Reza beserta kroni-kroninya yang selama ini berpesta pora di atas penderitaan rakyat Indonesia. Pertal pun sebaiknya dibubarkan saja.
 
KPK juga harus menjadikan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT.Pertamina, Karen Agustiawan, dalam kasus suap mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, sebagai pintu masuk untuk membongkar mafia minyak di Petral.

"Karen Agustiawan sangat mengenal dan sangat faham mengenai track record dari operasional Petral dan para pihak yang terkait dengan trading minyak, karena Petral berada di bawah kewenangan  PT.Pertamina, perusahaan yang dipimpin Karen," terang Rusdiansyah.[wid]