Langkah ini diambil untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak serta mencegah kebocoran anggaran negara. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk kawasan yang terdampak bencana.
Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan, tetapi juga lewat uji petik dan pemantauan berbasis sistem digital. Temuan dari pengawasan tersebut menjadi dasar pemberian sanksi pembinaan kepada para penyalur.
Sepanjang Januari–Desember 2025, BPH Migas mencatat telah memantau 6.666 penyalur dan 87 terminal BBM. Dari jumlah itu, ratusan penyalur diperiksa secara acak dan sebagian lainnya diawasi melalui sistem CCTV untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Pengawasan ini berdampak langsung pada penyesuaian penyaluran subsidi dan kompensasi energi. Total koreksi mencapai 1.635,01 kiloliter atau setara Rp7,31 miliar. Selain itu, pengendalian distribusi BBM turut membantu menekan penggunaan kuota APBN 2025 hingga Rp2,23 triliun.
BPH Migas juga bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga dalam memblokir kendaraan yang tidak berhak mengakses BBM subsidi. Lebih dari 288.000 QR Code telah diblokir setelah melalui proses verifikasi.
Tak hanya sanksi administratif, pengawasan juga melibatkan aparat penegak hukum. Sepanjang 2025, BPH Migas memberikan ratusan keterangan ahli, melakukan belasan operasi pengawasan terpadu, serta berkoordinasi dengan kepolisian daerah untuk menangani sejumlah kasus penyalahgunaan BBM.
Di sisi lain, pengawasan yang diperketat di wilayah 3T justru diiringi peningkatan pasokan energi. Dalam periode 2021–2025, penyaluran BBM jenis tertentu meningkat lebih dari dua kali lipat, sementara BBM khusus penugasan melonjak lebih dari empat kali, sejalan dengan pelaksanaan program BBM satu harga.
Sementara itu, di daerah terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatera bagian barat, BPH Migas memastikan distribusi energi tetap aman. Ratusan SPBU di wilayah tersebut kini kembali beroperasi normal dengan pasokan BBM yang terkendali.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi sepanjang 2025. Hasilnya, sebanyak 329 penyalur dikenai sanksi pembinaan karena melanggar ketentuan administratif dalam penyaluran. 
BERITA TERKAIT: