Pemberantasan Mafia Migas Tak Bisa Tuntas Tanpa Komitmen Politik Pimpinan Tertinggi Negara

Demikian dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, Sudirman Said, usai memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagun) sebagai saksi untuk kali kedua, Senin 19 Januari 2026.

Sudirman mengatakan, kehadirannya di Kejagung merupakan bagian dari tanggung jawab kepada negara untuk membantu penegak hukum mengungkap persoalan lama di sektor migas. Kepada penyidik, ia menyampaikan apa yang ia lihat, alami, dan upayakan selama menjalankan tugas-tugas negara yang tidak ringan dan sarat risiko itu.

“Dua kali saya mendapat amanah negara untuk membereskan sektor energi. Pertama, sebagai Senior Vice President Kepala Integrated Supply Chain Pertamina pada 2008?"2009. Kedua, sebagai Menteri ESDM pada 2014-2016," kata Sudirman.

Namun sayang, kata Sudirman, dua tugas tersebut terhenti sebelum tuntas. Hal itu, katanya, bukan karena kekurangan perangkat teknis atau ketiadaan orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh, tapi karena political will setengah hati.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat praktik-praktik yang selama ini dikenal publik sebagai mafia migas terus berulang dan tidak pernah benar-benar lenyap. Polanya bisa berubah, aktornya berganti, tapi akar persoalannya tetap tidak disentuh secara serius dan menyeluruh.

Sudirman mengingatkan, persoalan tersebut sejak awal telah ia sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2014, tidak lama setelah ia dilantik sebagai Menteri ESDM. Ketika itu, Sudirman menegaskan bahwa pemberantasan mafia migas tidak bisa diperlakukan semata sebagai persoalan teknis tata-kelola.

"Pemberesan mafia migas adalah soal kelurusan arah kepemimpinan negara,” kata Sudirman mengulang apa yang pernah disampaikannya langsung kepada Presiden Joko Widodo kala itu.