
Ketidakmapuan Rancangan APBN 2014 untuk menopang perekonomian akan menghadapi tantangan terjadinya politisasi anggaran menjelang pemilu. Anggaran negara akan sangat mungkin diarahkan untuk menarik simpati pemilih atau melayani elit-elit partai politik tertentu dan berakibat pada tidak efektifnya alokasi anggaran.
Menurut koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, jelang pemilu April 2014 seluruh Kementerian/Lembaga harus membuka detail program-program bantuan sosial dan anggaran lain yang bersifat langsung ke rakyat di daerah-daerah.
"Hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar anggaran tersebut benar dibutuhkan dan bukan dalam rangka menarik simpati pemilih," terang Uchok dalam keterangan tertulis, Minggu (15/9).
Ia menjelaskan hasil penelusuran pihaknya, Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) terdapat Rp Rp 75 triliun anggaran bansos yang tersebar di 15 Negara/Lembaga.
"Berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2012, pengelolaan anggaran bansos masih banyak penyalahgunaan," tandasnya.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: