Hal itu disampaikan Purbaya usai bertemu S&P di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, S&P menyoroti pelebaran defisit anggaran serta meningkatnya rasio pembayaran bunga utang pemerintah.
Purbaya menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal, khususnya dengan memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas aman.
"Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu dan utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten untuk menjaga defisit kita di bawah 3 persen dari PDB. Jadi, kita bilang, kita konsisten dengan kebijakan itu. Presiden kita telah memberikan arahan bahwa defisit kita harus dijaga di bawah 3 persen, dari PDB," ujar Purbaya dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Adapun tekanan terhadap fiskal tersebut dipicu lonjakan harga minyak dan gangguan pasokan energi global akibat penutupan Selat Hormuz.
Selain defisit, S&P juga memberi catatan terhadap rasio pembayaran bunga utang Indonesia yang telah melampaui 15 persen dari pendapatan negara.
“Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,” tegasnya.
Selain itu pemerintah, kata Purbaya, juga berjanji akan terus melakukan pemantauan dan perbaikan.
"Saya bilang itu kita akan monitoring terus, kita akan monitor terus, dan kita pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi. Kita (pemerintah) yakinkan ke mereka bahwa itu (rasio utang pemerintah) bisa dikendalikan ke depan dan belum berada pada level yang berbahaya sekali," ucap Purbaya.
Purbaya menyebut pengendalian rasio utang dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Hingga akhir Maret 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh 20,7 persen secara tahunan.
Dalam tiga bulan pertama tahun ini, ia mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun atau sekitar 16,7 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Purbaya menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat reformasi kelembagaan untuk mengoptimalkan penerimaan, termasuk melalui restrukturisasi organisasi pajak dan cukai.
Di tengah berbagai catatan tersebut, Purbaya mengklaim S&P tetap memberikan penilaian positif terhadap Indonesia dengan mempertahankan peringkat kredit di level BBB dengan outlook stabil, yang menunjukkan status layak investasi.
"Dan berita yang amat menyenangkan untuk saya adalah S&P bilang mereka memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap BBB dengan outlook yang tetap stabil,” pungkasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali meski mendapat sorotan dari lembaga pemeringkat internasional S&P Global. 
BERITA TERKAIT: