Hari ini, fakta terjadi bukan penyelesaian. Yang terjadi justru penghindaran. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, akhirnya muncul. Tapi, bukan di hadapan mahasiswa yang sudah berteriak berjam-jam di depan kantornya. Ia memilih muncul lewat video di media sosial pada 22 April 2026.
Seperti yang sudah diduga banyak orang, pidatonya tidak menyentuh inti masalah. Isinya penuh ucapan terima kasih kepada mahasiswa, masyarakat, dan aparat TNI–Polri. Mahasiswa diminta tetap menjadi “mata dan telinga” pemerintah. Bahkan, ada sentuhan motivasi, masa depan Kaltim ada di tangan generasi muda.
Kedengarannya bagus. Halus. Sejuk. Tapi masalahnya yang ditunggu publik tidak ada. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan soal renovasi rumah jabatan Rp25 miliar. Tidak ada jawaban terkait mobil dinas Rp8,5 miliar. Tidak ada klarifikasi dugaan KKN dan nepotisme. Intinya? Rakyat minta jawaban, yang datang malah kata-kata bijak.
Sementara itu, sang adik kandung yang menjabat Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud masih juga belum terlihat. Saat demo besar 21 April, ia tidak muncul. Hingga situasi mereda pun, batang hidungnya tetap misterius.
Alasan resmi memang ada, dinas luar daerah. Tapi di mata publik? Ini lebih terasa seperti “ngumpet versi elegan.” Ini yang bikin suasana makin panas.
Karena relasi kakak-adik antara gubernur dan ketua DPRD bukan sekadar gosip keluarga. Ini menyentuh jantung persoalan, independensi pengawasan. Bagaimana DPRD mau mengawasi keras, kalau yang diawasi itu saudara sendiri? Tak heran mahasiswa langsung bereaksi keras.
Di lapangan, mereka sudah lebih dulu kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan gubernur. Yang menemui hanya pimpinan DPRD lainnya. Bahkan Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahrudin, sampai harus meminta maaf atas belum maksimalnya fungsi pengawasan lembaga.
Tujuh fraksi DPRD memang sudah sepakat menggulirkan hak angket terhadap kebijakan Pemprov Kaltim. Tapi bagi mahasiswa, itu belum cukup. Mereka tidak butuh janji, mereka butuh bukti.
Karena itulah, setelah demo selesai, mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Mereka pulang dengan satu keputusan, konsolidasi.
Sedikitnya 35 organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Kaltim mulai dari Unmul, Untag Samarinda, Polnes, hingga perwakilan Kutai Kartanegara, langsung bergerak menyusun langkah berikutnya. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim jadi motor gerakan, melibatkan juga massa dari Balikpapan, Kutim, dan Kukar.
Ini bukan lagi aksi spontan. Ini sudah jadi gerakan terstruktur. Pemetaan massa dilakukan. Logistik disiapkan. Narasi diperkuat.
Tuntutan tetap sama, tidak berubah sedikit pun. Audit menyeluruh kebijakan Pemprov Kaltim.
Penghentian praktik KKN dan nepotisme. Dorongan agar DPRD menggunakan hak angket dan interpelasi secara serius. Suara mahasiswa juga makin tegas.
Koordinator aksi Erlly Sofiansyah menegaskan, mereka tidak akan berhenti sampai ada respons konkret.
Jenderal lapangan Kamarul Azwan mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan tanpa kompromi.
Orator Irma Suryani menguliti satu per satu kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Mulai dari renovasi rumah jabatan hingga belanja lain yang dinilai tidak masuk akal.
Pengamat politik ikut memperkeruh suasana dengan analisis tajam. Pemasangan kawat berduri di kantor gubernur dinilai sebagai simbol ketakutan, bukan kekuatan.
Sementara di media sosial, narasi “Kaltim Darurat 214” terus menggema, menandakan krisis kepercayaan publik yang makin dalam.
Gubernur sudah muncul, tapi tidak menjawab. Ketua DPRD belum muncul, dan makin dipertanyakan. Mahasiswa tidak mundur, malah makin terorganisir.
Situasi mungkin terlihat tenang di permukaan.Tapi di bawahnya… arusnya deras. Kalau tidak ada jawaban nyata dalam waktu dekat, satu hal hampir pasti, mahasiswa akan kembali. Dengan massa lebih besar.
Dengan suara lebih keras. Dengan kemarahan yang tidak bisa lagi dijawab hanya dengan “terima kasih”.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
BERITA TERKAIT: