Mahasiswa Sumut Dampingi Warga Naga Juang Geruduk Komisi III

Hal itu nampak saat petugas keamanan PT Sorik Mas Mining (SMM) dibantu Brimob memperlakukan warga dengan tidak manusiawi, seperti dijemur dengan setengah telanjang di bawah terik matahari, diinjak dan tangannya diikat ke belakang.

"Perilaku Polri ini sangat keji dan sangat disayangkan. Polri terlihat tidak punya SOP, Kapolda Sumut dan Kapolri Harus bertanggungjawab," ujar Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/3).

Menurut Ray, tidak sepantasnya Polri sebagai pengayom masyarakat memperlakukan warga seperti itu. Untuk itu, Ray bersama Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU) Jakarta, besok (Senin, 25/3) akan mendampingi perwakilan warga Naga Juang, Madina yang sudah berada di Jakarta dengan menyambangi Komnas HAM, Kompolnas dan Komisi III DPR untuk mengadukan kasus ini.

Ketua KMSU Jakarta Riduan Munthe menambahkan, kalau seandainya pihak Bupati dan DPRD Kabupaten Madina bisa memediasi kejadian ini, maka hal tersebut tidak akan yang terjadi.

"Tapi inikan tidak ada. Malah DPRD Madina baru akan menyikapi ini 1 April nanti, ini namanya mempermainkan rakyat, kenapa tidak hari Senin besok?," papar Riduan.

Bentrok warga dengan pihak PT SMM ini terjadi untuk ketiga kalinya. Kamis malam (21/3) hingga Jumat (22/3) terjadi bentrok fisik, akibatnya ratusan warga yang protes tambang PT SMM diperlakukan tidak manusiawi.

PT SMM memiliki wilayah kontrak karya seluas 24.300 hektar yang terbentang di Kabupaten Mandailing Natal, persisnya di Kecamatan Kotanopan, Muara Sipongi, dan Ulupungkut. Sementara 41.900 hektar lainnya terletak di Kecamatan Siabu, Bukit Malintang dan Panyabungan Utara. Sebanyak 75 persen saham PT SMM dimiliki Sihayo Gold Limited dan 25 persen sisanya dimiliki PT Aneka Tambang.

Sebagian area kontrak PT SMM berada di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang merupakan area tangkapan air bagi Sungai Batang Gadis yang berperan sangat penting untuk menjaga ketersediaan air bagi 360 ribu orang orang dan 34.500 hektar sawah. [ian]