"Program MEF berjalan, namun anggaran kita belum menunjukan itikad baik untuk penguatan pertahanan kita," kata Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyahri saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/3).
Idealnya anggaran pertahanan wilayah Indonesia adalah 1,5 persen dari APBN.
"Saat ini masih kisaran antara 0,8-1 persen, jelas tidak cukup untuk negara seluas kita," tambahnya.
Dengan anggaran yang masih minim itu, menurut dia wajar jika pertahanan dan keamanan Indonesia sering kecolongan. Kharis mencontohkan, upaya penyelundupan puluhan ton sabu melalui jalur laut.
Di sisi lain, paradigma kebijakan yang beranggapan bahwa ekonomi lebih penting dari pertahanan juga menyelimuti para pembuat kebijakan.
"Selama ini kan pertahanan dinomor sekiankan. Orang masih berpikir lebih baik buat beli beras daripada beli alutsista,†pungkasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: