"Ya kalau bicaranya adalah untuk efisiensi, enggak usah ada pemilihan (oleh) DPRD juga. Sekda saja atau ASN saja bikin jadi kepala daerah, enggak usah kita pilih. Jadi berdasarkan tim pansel saja, itu sama sekali enggak pakai duit," kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam talkshow di stasiun televisi swasta nasional, Kamis 1 Januari 2025.
Deddy juga menyoroti waktu munculnya usulan Pilkada oleh DPRD yang dinilai sarat kepentingan politik, lantaran disampaikan setelah koalisi pemerintah memenangkan kontestasi politik nasional.
"Usul disampaikan setelah koalisi pemerintah memenangkan pertarungan satu tahun. Saya yakin kalau ini diangkat sebelum Pilpres, sebelum pileg, bubar semua tuh," tegasnya.
Deddy Sitorus yang juga Anggota Komisi II DPR meminta untuk jujur melihat sumber pemborosan anggaran dan praktik politik uang dalam Pilkada. Dari sisi penyelenggaraan, katanya, Pilkada tidak akan menambah biaya signifikan jika digelar serentak dengan pemilu lain.
"Kalau Pilkada disatukan dengan pemilu DPR, DPRD atau Pilpres, tidak ada biaya tambahan kecuali cetak surat suara," ujarnya.
Terkait biaya tinggi pasangan calon dan praktik politik uang, Deddy menyebut hal tersebut justru merupakan dosa partai politik. Salah satu penyebab utamanya adalah praktik mahar politik.
"Saya punya pengalaman, satu kursi bisa sampai miliaran rupiah. Saya dengar bahkan bisa dua miliar. Itu partai politik yang bikin," ungkapnya.
Ia menambahkan jika partai politik konsisten mengusung calon dengan rekam jejak dan kapasitas yang baik maka kebutuhan akan politik uang otomatis akan mengecil, bahkan hilang.
"Masalahnya partai sendiri memilih orang tanpa melihat rekam jejak. Akhirnya siapa yang punya uang, itu yang jalan,” kritiknya.
Deddy juga menegaskan bahwa praktik politik uang dan pemborosan tidak lepas dari peran penyelenggara, pengawas pemilu, serta lemahnya penegakan hukum.
"Ini sama saja elu yang berbuat elu yang menyalahkan orang lain.
Blaming the victim," pungkas Deddy.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alasan efisiensi anggaran sebagai logika yang keliru dan berbahaya bagi demokrasi. 
BERITA TERKAIT: