As'ad Said Ali: Gerakan Radikal Islam di Indonesia Tidak Masuk ke Partai Politik

Jokowi-JK dan pimpinan lembaga keamanan yang dipilihnya kelak punya tanggung jawab besar untuk menangkal ancaman gerakan teroris yang bertumbuhkembang di dalam negeri.

Persoalan lebih besar karena berkembangbiaknya paham radikal keagamaan di dalam negeri merupakan dampak langsung dari situasi politik dan keamanan di luar negeri.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), As'ad Said Ali, di sela peluncuran buku terbaru karyanya yang berjudul "Al Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya", di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin malam (Jumat, 26/9).

Berikut wawancara singkat RMOL dengan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu:

Pemerintahan baru nanti apakah masih punya ancaman yang sama dengan pemerintahan sebelumnya?

Ya, saya kira masih, ancaman utamanya masih dari luar negeri tapi kan implikasinya di dalam negeri, salah satunya kelompok radikal

Mengapa gerakan terorisme di dalam negeri ini terus berkembang walau sudah terus menerus diberantas oleh aparat keamanan?

Kelompok radikal ini punya peluang kalau dalam negeri tidak stabil, dan juga akan meningkat kalau penanganan dari dunia Barat terhadap mereka mengandalkan kekerasan, tidak ada pendekatan lain. Barat ingin kuasai ekonomi , tapi keadilan tidak ditegakkan. Tidak bisa tidak, ancaman masih dari luar negeri.

Apakah perkembangan aliran radikal dari agama itu mendapat tempat yang nyaman di Indonesia hingga bisa tumbuh subur?

Sebetulnya tidak, karena ancaman dari terorisme dalam negeri itu kan pengaruhnya luar negeri. Sebenarnya kita (Islam di Indonesia) semakin dewasa dan moderat. Nah, yang radikal itu gerakan-gerakan dari luar negeri

Apakah ada indikasi ideologi radikal itu sudah berhasil menyusup masuk wilayah partai politik atau organisasi masyarakat tertentu?

Radikal Islam di Indonesia, tidak (masuk ke partai politik). Tapi kalau mereka masuk ke sistem politik akan lebih bagus, mereka ditarik ke dalam ranah politik sehingga tidak ada kekerasan lagi. Tapi persoalannya apakah mereka mau? Karena mereka sendiri sudah mengkafirkan orang lain

Apa ciri yang paling kentara untuk mendeteksi kelompok itu?

Cirinya gampang, eksklusif, mengkafirkan dan tertutup. Makanya susah diajak kerjasama

Dari pengalaman Anda di dunia intelijen, apakah pemerintahan di era reformasi ini sudah pernah mengajak kelompok-kelompok radikal ini masuk ke wilayah politik?

Selama ini sudah dilakukan, tapi dinamika sangat tinggi. Era kebebasan ini tidak memberikan kekuatan pemerintah secara hukum untuk melakukan tindakan. Sehingga mereka (kelompok radikal agama) punya kebebasan, padahal mereka anti demokrasi

Apakah ada indikasi ancaman instabilitas politik yang menguat karena solidnya barisan oposisi dari Jokowi-JK?

Saya kira tidak, mereka semua kan nasionalis. Jadi mereka akan menghitung karena semua punya kepentingan untuk bangsa dan negara. Jadi kepentingan bangsa  itu akan jadi utama. Saya kira akhir tahun ini semua dinamika (politik) ini selesai. [ald]