Pasalnya, berdasarkan Global Terrorism Index (GTI), Indonesia termasuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme.
Pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 (Institute for Economics and Peace, 2020).
Ditambah lagi, selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan mencurigakan seperti laporan tahunan BNPT, 2021.
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengatakan, masifnya penggunaan internet saat ini turut menjadi tantangan tersendiri.
"Internet menjadi media yang memudahkan para teroris mendoktrin generasi muda," kata Ginting dalam acara Kenduri Untuk Mewujudkan Desa Siaga Dengan Resiliensi di Kantor Kelurahan Grogol, Jakarta Barat, Kamis (26/9).
Bahkan, lanjut Ginting, hasil survei Indeks Potensi Radikalisme yang dilakukan BNPT tahun 2023 menunjukkan mayoritas mendapatkan informasi keagamaan berasal dari pemuka agama di lingkungan tempat tinggal.
"Hasil survei tersebut menunjukkan potensi radikalisme cenderung lebih tinggi di kalangan perempuan dan generasi muda (Gen Z dan milenials) serta mereka yang aktif di internet dan media sosial," ujar Ginting yang juga Ketua bidang Media, Hukum, dan Humas FKPT Jakarta.
Disebutkan, Indeks potensi radikalisme pada perempuan mencapai 11.9%, pada milenial 11.6%, pada Gen Z 12.3%, pada pencari konten keagamaan di internet sebanyak 9.8% dan yang aktif menyebar konten keagamaan sebanyak 13.9%.
Artinya, kata Ginting, keempat entitas tersebut harus diwaspadai dan terus menjadi sasaran utama dalam melakukan kontra narasi dan peningkatan daya tangkal, karena mereka cukup rentan terhadap terpaan paham radikal terorisme.
Berdasarkan pada penelitian tersebut, menurut Ginting perlu untuk memberikan wawasan tentang pencegahan paham radikal terorisme kepada masyarakat. Pendekatan lunak dalam pencegahan paham radikal terorisme termasuk dalam strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT.
Oleh karena itu, lanjutnya, penguatan nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal pada suatu daerah merupakan langkah yang efektif dalam pencegahan paham radikal terorisme.
"Jadi, kita harus berusaha bersama untuk mewaspadai paham radikal terorisme sebagai bagian dari upaya-upaya pencegahan terorisme, dalam rangka merawat perdamaian, toleransi dan kebhinekaan Indonesia," pungkas Ginting yang didampingi pengurus FKPT Jakarta, Muhammad Dahlan dan Rico Sinaga.
Presiden terpilih Prabowo Subianto sepatutnya mewaspadai kejahatan radikalisme dan terorisme di dunia maya. 
BERITA TERKAIT: