"Napiter itu hanya salah pemahaman atau salah ideologi, dan terorisme bukan agama," kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjenpas, Kemenkumham Erwedi Supriyatno dalam diskusi publik
Indopos.co.id/ Indoposco.id bertajuk "Mencintai NKRI Dari Balik Jeruji" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).
Ia menyebut, program pembinaan wawasan kebangsaan melibatkan pihak-pihak terkait penanganan terorisme. Di antaranya BPIP dan BNPT.
Salah satunya melalui program klinik Pancasila, perpustakaan Pancasila dalam lapas dan lainnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, revitalisasi permasyarakatan wujud nyata penanganan para napiter di Indonesia. Sebab, sebelumnya penanganan napiter kerap menimbulkan gejolak.
"Dulu kami kewalahan penanganan napiter terkait penempatan. Bahkan terjadi pemberontakan napiter dalam lapas," kata Erwedi.
"Apalagi ada tren napiter menular ke narapidana lain, seperti narapidana narkoba. Meskipun dulu satu blok, mereka bisa mempengaruhi dan ini berdampak besar," imbuhnya.
Ia menyebut, data terakhir sedikitnya 223 napiter menyatakan ikrar setia NKRI di 2023 dan 169 napiter menyatakan ikrar setia NKRI pada 2024.
"Tren terbaru napiter perempuan sangat tinggi. Dan ini jadi perhatian kita," kata Erwedi.
"Kami terus melakukan pembinaan, salah satunya melalui program safari dakwah dengan mendatangi napiter yang telah menyatakan ikrar setia NKRI," imbuhnya.
BERITA TERKAIT: