Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 73.425 hektare hutan dan lahan terbakar di enam provinsi prioritas, yakni  Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. 

PFI menilai karhutla telah menjadi persoalan serius yang mengarah pada ancaman krisis kemanusiaan dan membutuhkan penanganan sistemik serta reformasi kebijakan berkelanjutan.

Anggota Dewan Pakar PFI yang juga merupakan CEO The Landscape Group, Agus Sari menyayangkan diabaikannya peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi "Super El Nino" atau El Nino Kuati. 

BMKG sudah mengingatkan bahwa kondisi El Nino yang menguat dapat menekan curah hujan, meningkatkan kekeringan, memperluas hotspot, dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. 

“Early warning system harusnya bukan sekadar pengumuman, tetapi mencakup protokol lengkap mitigasi dan penanggulangannya, dari pusat sampai desa. Apalagi saat ini efek El Nino baru mulai dan belum mencapai puncaknya. Suhu akan makin panas. kekeringan makin meluas dan ancaman kebakaran hutan dan lahan makin meningkat," kata Agus, dikutip Kamis 27 Agustus 2026. 

Sementara Ketua Badan Pengurus PFI Rizal Algamarmenyoroti besarnya dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Mengutip data pemodelan ekonomi Landscape Advisory, beban kesehatan masyarakat akibat kabut asap diidentifikasi sebagai saluran dampak tidak langsung (indirect channel) yang paling besar. 

Menurut Rizal, hal ini berarti biaya yang timbul dari gangguan kesehatan (seperti rawat jalan, perawatan, dan hilangnya produktivitas) akibat paparan asap melampaui kerugian dari nilai lahan atau hutan yang terbakar. 

“Beban biaya kesehatan mendekati 0,40 persen PDB pada skenario intensitas super El Niño. Angka ini setara dengan Rp120 triliun lebih atau hampir separuh dari target pertumbuhan ekonomi tahunan, Dampaknya bersifat merambat (multiplier effect), mengganggu berbagai aktivitas sosial dan ekonomi seperti pendidikan, transportasi, dan pendapatan masyarakat,”  kata Rizal.

Mengacu pada data-data tersebut  tersebut, PFI mendorong pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi menyegerakan mobilisasi darurat alat berat dan pompa air untuk pembasahan gambut di seluruh titik api. 

Pemerintah juga harus segera mengalokasi anggaran khusus darurat kesehatan untuk masker N95, ruang udara bersih di sekolah dan puskesmas, serta perlindungan kelompok rentan. 

“Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Karena setiap hari penundaan aksi dan tindakan, milyaran rupiah PDB kita terus terbakar bersama rusaknya paru-paru masyarakat di lokasi Karhutla,” kata Rizal.