"Kemenkop banyak didatangi kementerian lain untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan memberdayakan koperasi," kata Ferry seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Jumat 13 Desember 2024.
Ferry melanjutkan, Kemenkop tengah membangun kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Sebab banyak lembaga ekonomi dan usaha yang berkembang di daerah-daerah transmigrasi.
Selanjutnya Kemenkop juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa. Dia menyoroti, dari 10 ribu BUMDes, hanya 300-an yang terbilang sukses karena mengelola destinasi wisata.
"Saya berpendapat, BUMDes itu sebaiknya berbadan hukum koperasi, sehingga nantinya BUMDes bisa menjadi milik masyarakat," kata Wamenkop.
Bagi Ferry, bila BUMDes berbentuk koperasi maka akan menjadi lebih mudah dalam mengembangkan BUMDes yang ada di seluruh Tanah Air.
"Ini akan menjadi kesepahaman bersama antara Kemenkop dengan Kemendes," katanya.
Kolaborasi berikutnya adalah dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Sebab banyak pekerja dan calon pekerja yang akan berangkat ke negara tujuan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Jadi, nantinya, LPDB atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang akan menjembatani terlebih dahulu untuk membiayai calon pekerja migran yang tengah menunggu kontrak kerja tersebut," katanya.
Wamenkop mengaku juga sudah berkontak dengan Menteri ESDM. Ferry mendorong, sejatinya koperasi harus bisa masuk ke semua sektor usaha, termasuk minyak, gas, dan pertambangan lainnya. Contohnya, di Muara Enim, Sumsel, ada koperasi yang mampu menjalankan Drilling minyak.
"Itu sumur minyak eks Pertamina yang dikelola koperasi dan bisa kita drilling sendiri dengan menghasilkan minyak 15 barrel perhari. Kita akan masuk ke sumur yang ketiga," tandas Ferry.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkap sejak menjabat, sudah menjalin komunikasi lintas kementerian dengan tujuan mengembangkan eksistensi koperasi. 
BERITA TERKAIT: