Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk “
Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai” di Jakarta Selatan, Rabu, 2 September 2026.
Diskusi menghadirkan Peneliti Senior BRIN Dr Syaufuan Rozi, Pengamat Kebijakan Publik Dr Faisal Lohy, serta Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella selaku moderator.
Dalam pemaparannya, Syaufuan Rozi menilai adanya pergeseran paradigma Polri dalam menangani aksi penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya saat mengawal aksi Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) pada 27 Agustus. Aparat dinilai makin mumpuni membaca dinamika dan karakter massa di lapangan.
"Dalam aksi kemarin, massa terbagi tiga sesi: pagi, siang menjelang sore, dan malam. Sesi malam inilah yang diisi oleh kelompok-kelompok Anarko," kata Syaufuan.
Ia menyebut Polri telah memahami betul peta kelompok massa sehingga pendekatan yang diterapkan lebih terukur.
"Polri paham betul mana aspirasi resmi masyarakat dan mana kelompok yang mau menunggangi. Inilah poin penting Polri sebagai ujung tombak menjaga demokrasi," tegasnya.
Terkait mitigasi terhadap kelompok Anarko, Syaufuan menyarankan agar aparat menghindari konfrontasi langsung yang memicu bentrokan.
"Salah satu alternatifnya adalah menarik pasukan agar mereka kehilangan lawan. Itu bagian dari strategi mitigasi konflik," tuturnya.
Di tempat sama, Faisal Lohy memberikan apresiasi atas peran Polri, sembari memberikan catatan evaluasi terkait deteksi dini potensi kerusuhan.
"Secara
fair saya katakan, dalam aksi 27 Agustus kemarin Polri berperan penuh dan menjadi ujung tombak menjaga demokrasi. Aksi berjalan aman dan damai adalah bukti keberhasilan Polri," kata Faisal.
Namun, ia menggarisbawahi pentingnya penguatan deteksi dini mengingat aksi massa sering kali berujung ricuh akibat provokasi kelompok tertentu, ditambah derasnya disinformasi di media sosial.
"Langkah preventif dan preemtif Polri memang diuji di tengah masifnya informasi media sosial. Karena itu, kemampuan deteksi dini terhadap kelompok perusuh harus terus dievaluasi," jelasnya.
Sementara itu, Fauzan Ohorella menilai pola pengamanan gabungan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya pada aksi 27 Agustus lalu mencerminkan pergeseran ke arah pendekatan yang lebih humanis dan persuasif.
"Penanganan aksi kemarin bentuk komitmen aparat mengawal agenda demokrasi. Pendekatan persuasif ini membuktikan bahwa keamanan dan kebebasan berpendapat bisa berjalan beriringan," pungkas Fauzan.
Polri dinilai memiliki peran signifikan dalam menjaga iklim demokrasi saat mengamankan aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 lalu. Di satu sisi Polri memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, sementara di sisi lain tetap konsisten menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. 
BERITA TERKAIT: