Pria di Kudus Polisikan Istri Diduga Aborsi

Gara-garanya J diduga mengaborsi janin yang baru berusia tiga bulan untuk memuluskan niatnya menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke Singapura.

Henri dan J yang merupakan teman satu desa menikah pada 28 Januari 2023. Sebelum menikah, J yang bekerja sebagai TKW di Singapura.

Sebelum menikah, Henri dan J membuat kesepakatan bahwa  tidak akan berkerja lagi di luar negeri. Pasangan ini lalu membuka bisnis tempat kebugaran di Desa Colo yang memiliki banyak peserta.

Kuasa hukum Henri, Ahmad Triswadi mengatakan, setelah satu tahun usia pernikahan, terjadi masalah dalam hubungan mereka. Tanpa sepengetahuan Henri, J kabur ke rumah orang tuanya saat sedang hamil tiga bulan.

Terkait kabar kehamilan istri Henri, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter Puskesmas pada 9 Februari 2024. Bahkan saat kabur, J tidak membawa obat-obatan yang telah diberikan dokter Puskesmas.

“Buku pemeriksaan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) juga tidak dibawa. Yang dibawa hanya kartu ATM salah satu bank di Singapura,” kata Triswadi dikutip dari Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (18/7).

Dari informasi yang diterima Henri dari tetangganya, J diduga sudah berada di Bandara Ahmad Yani, Semarang pada 18 Februari 2024 lalu. 

Selanjutnya pada 23 Februari 2024, Henri sempat melihat unggahan foto yang menunjukkan J sedang mendapat perawatan medis, namun tidak mengetahui lokasinya.

Pada 13 Maret 2024, Henri juga mendapatkan kabar bahwa J sudah berada di Singapura. Anehnya lagi, sang istri yang berada dalam foto tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang seharusnya berusia empat bulan.

Seiring berjalannya waktu, Henri terus mendapatkan kabar tentang J dari rekan-rekannya sesama TKW. Foto terbaru menunjukkan perut J tampak rata, padahal seharusnya usia kandungan sudah delapan bulan.

Henri pun menduga J nekat melakukan aborsi sebelum kembali ke Singapura. Karena salah satu syarat menjadi TKW di negara tersebut tidak boleh hamil.

Henri melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan aborsi J tersebut ke Polda Jateng pada 24 Juni 2024, dengan laporan terdaftar nomor 001/LAPDU/EHD/VI/2024.  

Triswadi menambahkan, J diduga melanggar Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.