Benahi Tata Kelola Pelabuhan, KPK Dorong Digitalisasi National Logistics Ecosystem

Kata kunci dari perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan ialah pelayanan masyarakat, karena dengan itu Indonesia mampu bediri tegak di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam Webinar Stranas PK Aksi Tata Kelola Pelabuhan Terkait Logistic Performance Indeks di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

“Perbaikan ini menjadi penting karena di era globalisasi menjadikan kondisi ekonomi semakin kompetitif,” kata Firli.

Hadir dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan, Sekjen Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Dirjen Perhubungan Laut, Kepala LSNW Kemenkeu serta sejumlah pejabat eselon kementerian terkait.

Firli menyampaikan, berdasarkan hasil kajian Stranas PK menunjukan tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor, termasuk korupsi yang terjadi di kawasan pelabuhan baik laut, maupun pelabuhan udara yang dipicu oleh buruknya koordinasi antar Kementerian/Lembaga, juga layanan di pelabuhan tidak terintegrasi dan tumpang tindih.

Kajian Stranas PK ini, beber Firli melahirkan aksi reformasi tata kelola pelabuhan yang merupakan salah satu dari 15 aksi Stranas PK. Aksi tersebut, yaitu mengkoordinasikan 18 kementerian lembaga terkait dalam mendorong penguatan dan penerapan kebijakan standar layanan pelabuhan, digitalisasi layanan hingga penguatan kelembagaan dengan pendekatan right sizing dan perbaikan tata kelola perdagangan antar pulau.

“Dalam aksi pelabuhan Stranas PK mendorong implementasi digitalisasi National Logistics Ecosystem (NLE),” tekan Firli.

NLE ini, Firli menjelaskan memfokuskan pada simplikasi proses bisnis, symetric information, serta kolaborasi penggunaan data logistik yang telah tersedia. Hal ini, kata Firli, bertujuan untuk menunurunkan waktu dan biaya logistik.

“Juga perubahan sistem dan mendorong perubahan perilaku. Mengurangi moral hazard,” pungkas Firli.

Firli menambahkan, pada periode tahun 2023-2024 Stranas PK, juga memfokuskan 15 aksi pencegahan korupsi yang di dalamnya turut melibatkan 76 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi  dan 68 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan bahwa capaian reformasi tata kelola pelabuhan di tahun 2021 sampai saat ini antara lain 14 pelabuhan telah menerapkan fitur digitalisasi national logistics ecosystem, digitalisasi layanan satu pintu lewat Indonesia single window untuk layanan kapal dan layanan barang.

Yang membanggakan, capaian Stranas PK di tahun 2021-2022 telah memberikan dampak penilaian dunia internasional. Salah satunya yang dirilis oleh Unctad tahun 2022 dimana Indonesia masuk 20 besar negara terbaik dunia dalam port performance dengan nilai capaian 24,9.

“Semua penilaian yang dirilis memberikan dampak di mata dunia. Terutama untuk perekonomian negara. Dunia investasi melihat bagaimana jaminan kondisi suatu negara dalam menjamin logistik nasional, mulai dari keamanan, kemudahan dan transparansi layanan,” demikian Firli.