KPK Siap Panggil Lagi Pihak Swasta di Kasus Haji

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mengurai lebih dalam peran pihak swasta, khususnya Fuad Hasan Masyhur (FHM), dalam proses pembagian kuota haji tambahan.

Budi menjelaskan, dalam konstruksi perkara yang telah dipaparkan sebelumnya, KPK menemukan adanya peran aktif Fuad dalam skema distribusi kuota haji baik pada tahun 2023 maupun 2024.

"Ya tentunya penyidik nanti akan melakukan pemanggilan kembali kepada pihak swasta. Salah satunya dari Maktour atau asosiasi SAHTU, di mana dalam konstruksi perkaranya kemarin kami sudah jelaskan, peran-peran yang dilakukan oleh saudara FHM dalam proses pembagian kuota haji tambahan baik pada 2023 maupun 2024," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 18 Maret 2026.

Menurutnya, penyidik kini fokus menelusuri dampak dari kebijakan pembagian kuota tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga mendapatkan keuntungan.

"Kami ingin mendalami lagi peran-perannya seperti apa, kemudian dampak dari pembagian kuota haji tambahan tersebut seperti apa kepada para asosiasi, kepada para PIHK," jelasnya.

KPK juga akan melacak secara rinci PIHK mana saja yang diuntungkan dari diskresi pembagian kuota haji yang dilakukan Kementerian Agama.

Meski KUHP baru mengatur pencekalan hanya terhadap tersangka, KPK tetap optimistis para pihak swasta akan kooperatif dalam proses penyidikan.

"Kami juga berharap jika nanti ada kebutuhan dari penyidik untuk melakukan penjadwalan kembali pemeriksaan baik terhadap PIHK, asosiasi maupun pihak-pihak lainnya, kami mengimbau agar bisa kooperatif hadir, datang, memenuhi panggilan dan memberikan keterangan secara lengkap dan jujur," pungkas Budi.

KPK sebelumnya menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, yakni mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan staf khusus menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Yaqut lebih dulu ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih pada Kamis, 12 Maret 2026. Sedangkan Gus Alex ditahan di Rutan KPK cabang C1 pada Selasa, 17 Maret 2026.

Kasus ini berakar dari kebijakan kontroversial pengelolaan kuota tambahan haji yang diduga sarat penyimpangan. Pada 2023, tambahan 8.000 kuota dari Arab Saudi semula disepakati seluruhnya untuk jemaah reguler. Namun, keputusan berubah sepihak melalui KMA 467/2023 yang membagi kuota menjadi 7.360 reguler dan 640 khusus.

Dalam praktiknya, penyidik menemukan dugaan permainan kotor berupa skema percepatan keberangkatan (T0 dan TX) yang melabrak antrean nasional. Para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) diduga dipalak fee 4.000-5.000 dolar AS per jemaah demi mendapatkan jatah tambahan.

Skandal serupa berulang pada 2024. Dari total tambahan 20.000 kuota, komposisi pembagian kembali diutak-atik menjadi 50:50 antara reguler dan khusus melalui KMA 1156/2023 dan KMA 130/2024. Akibatnya, sekitar 8.400 jatah reguler diduga dialihkan ke jalur khusus.

Tak hanya itu, praktik pungutan fee kembali terendus dengan kisaran 2.000-2.500 dolar AS per jemaah yang diduga dibebankan kepada calon jemaah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung, dugaan praktik lancung ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp622 miliar.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah menyita aset bernilai lebih dari Rp100 miliar, termasuk uang tunai dalam berbagai mata uang, kendaraan, serta aset tanah dan bangunan.