Korona Watch Apresiasi Ketua KPK Nonaktifkan 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK
Korupsi Nasional Watch (Korona Watch) apresiasi serta mendukung sikap tegas ketua KPK terkait dengan dinonaktifkan nya 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu ..
Adhie Massardi: Pegawai KPK Bukan Tidak Lulus, Tapi Ada Rekayasa Pertanyaan Dalam TWK
Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diikuti 1.349 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), masih terus dibicarakan.Belakangan, tes itu memicu banyak..
Firli Bahuri: Ramadhan Telah Beri Pelajaran Untuk Tidak Lakukan Praktik Korupsi
Satu bulan penuh umat Islam telah menunaikan ibadah puasa Ramadhan. Diharapkan semangat pengendalian diri selama Ramadhan bisa terus terjaga di bulan-bulan selanjutnya.Begitu kira-kira pesan yang hen..
Dewas KPK: SK Penyerahan Tugas 75 Pegawai TMS TWK Sesuai Kewenangan KPK
Keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Salinan Keputusan (SK) tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab pekerjaan terhadap 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) as..
Ali Ngabalin: Berita Pemberhentian 75 Pegawai KPK Adalah Bohong
Beredarnya pemberitaan yang menyebut 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsan (TWK) dipecat adalah tidak benar.Penegasan ini disamp..
Bukan Nonaktif, Begini Penjelasan KPK Terkait 75 Pegawai Yang TMS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait beredarnya surat keputusan (SK) yang disebut menonaktifkan 75 pegawai tidak memenuhi syarat (TMS) tes untuk alih status menjadi ASN.Plt Jubir K..
Status TMS, Novel Baswedan Cs Diminta Serahkan Tugas Ke Atasan Langsung
Sebuah Surat Keputusan Pimpinan KPK 652/2021 dengan tanda tangan Ketua KPK Firli Bahuri beredar di masyarakat. Surat ini tertulis diteken di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2021 dan untuk salinan yang sah..
TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang lebih berat dan tidak sama dengan TWK untuk Calon Aparatur Sipil Negara (ASN).TWK untuk Calon ASN be..
Banyak Kepala Daerah Masuk Daftar 1.146 Perkara Korupsi Yang Ditangani Sejak KPK Berdiri
Sejak berdiri pada Desember 2003, tindak pidana korupsi yang sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dari seribu perkara.Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri, di hadapan 33 Ke..
Firli Bahuri: Sampai Kapanpun, Kegiatan Pemberantasan Korupsi Tidak Pernah Surut
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan kerja pemberantasan korupsi tidak akan pernah surut. Firli menjelaskan bahwa proses pengalihan pengawai KPK menjadi Aparatur Sip..
Firli Bahuri: Materi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan, Mohon Maaf Itu Bukan Materi KPK
Materi tes wawasan kebangsaan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan berasal dari KPK.Hal itu kembali disampaikan oleh Ketu..
_Firli_Bahuri.jpg)
Tepis Isu Miring, Firli Bahuri: Sampai Kini Belum Ada Niat KPK Memecat Pegawai
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan hingga saat ini tidak ada pegawai yang dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk beralih status menjadi Aparatur Sipil ..
_saat_menggelar_konferensi_pers_RMOL.jpg)
KPK Tak Umumkan Nama 75 Pegawai Yang Gagal TWK Karena Ingin Menghormati HAM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan sebanyak 75 pegawai tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah assesmen tes wawasan kebangsaan.Ketua KPK, Firli Bahuri pun ..
Rizal Ramli Minta Firli Bahuri Bongkar 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Dan Penyalur Abal-Abal
Menteri Sosial Tri Rismaharini telah melaporkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ekonom senior DR Rizal Ramli meminta Ketua KPK Komjen Firli Bahuri..
Fahri Hamzah: Dulu KPK Tidak Punya Istilah Memperbaiki Diri Karena Terlalu Banyak Tepuk Tangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang banjir kritik, khususnya seusai UU 19/2019 tentang KPK mulai diterapkan. Teranyar, kritik mengalir soal peralihan status kepegawaian karyawan KPK menjadi ASN..
