Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali, Fikri mengatakan, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tim penyidik memperpanjang masa penahan Roy untuk 30 hari ke depan.
"Mulai 8 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023 di Rutan Puspomal, Kelapa Gading Jakarta Utara," ujar Ali kepada wartawan, Senin (10/7).
Ali menjelaskan, perpanjangan masa penahanan itu dilakukan dalam rangka pemenuhan unsur pasa melalui pengumpulan alat bukti yang masih terus berjalan.
"Di antaranya dengan memanggil pihak terkait sebagai saksi," pungkas Ali.
Pada Selasa (9/5), Roy resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dalam perkara dugaan korupsi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua yang menjerat Lukas.
KPK mengungkapkan, terdapat tiga hal yang diperbuat oleh Roy dengan itikad tidak baik dan menggunakan cara-cara melanggar hukum, sehingga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan.
Yaitu, tersangka Roy menyusun beberapa rangkaian skenario, berupa memberikan saran dan mempengaruhi ke beberapa pihak yang dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik, agar tidak hadir memenuhi panggilan dimaksud. Padahal, menurut hukum acara pidana, kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum.
Selanjutnya, Roy diduga memerintahkan kepada salah satu saksi, agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita tidak benar terkait kronologis peristiwa dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK.
Tujuannya, untuk menggalang opini publik, sehingga sangkaan yang ditujukan oleh KPK terhadap Lukas dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai kekeliruan.
Terlebih, diduga penyusunan testimoni dilakukan di tempat ibadah agar menyakinkan dan menarik simpati masyarakat Papua yang dapat berpotensi menimbulkan konflik.
Kemudian, Roy juga diduga menyarankan dan mempengaruhi saksi lainnya, agar tidak menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan KPK. Atas saran dan pengaruh Roy tersebut, pihak-pihak yang dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagai saksi menjadi tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
BERITA TERKAIT: