Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Senin (26/6), sebanyak delapan orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Catur Prabowo (CP) selaku Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Ali kepada wartawan, Senin siang (26/6).
Saksi-saksi yang dipanggil, yaitu Wasis Prabowo selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa; Ardo Dimas selaku karyawan PT Amarta Karya.
Selanjutnya, Dewa selaku karyawan PT Amarta Karya, Polana Banguningsih Pramesti selaku Dirut AirNav Indonesia, Lukman F. Laisa selaku Direktur Teknik Angkasa Pura I.
Kemudian, Riko Prijatna selaku Direktur PT Metri Mega Persada, Arwani selaku karyawan PT Tridaya Pesona, dan Amelia Rinayanti selaku Ibu rumah tangga.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Catur Prabowo dan Trisna Sutisna (TS) selaku Direktur Keuangan PT Amarta Karya. Untuk tersangka Trisna sudah ditahan pada Kamis (11/5). Sedangkan tersangka Catur ditahan pada Rabu (17/5).
KPK menduga, ada sekitar 60 proyek pengadaan PT AK yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna, yaitu pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Jakarta Timur; pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Univesitas Negeri Jakarta (UNJ); dan pembangunan laboratorium Bio Safety Level 3 Universitas Padjadjaran (Unpad).
Uang yang diterima Catur dan Trisna CP diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya.
Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp46 miliar.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Usut kasus dugaan korupsi proyek subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya (AK) (Persero) tahun 2018-2020 yang merugikan keuangan negara mencapai Rp46 miliar, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan orang saksi. 
BERITA TERKAIT: