Monash University: Reputasi KPK Baik

Hal itu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Monash University Indonesia dengan tema "Survei Pemangku Kepentingan atas Reputasi dan Persepsi Kinerja KPK Tahun 2022".

Peneliti Monash University, Ika Karlina Idris mengatakan, selain kinerja KPK yang baik selama tiga tahun terakhir, masyarakat atau responden dalam survei menyatakan bahwa KPK memiliki reputasi yang baik pada 2022.

"Reputasi secara umum kita tanya begini, apakah anda setuju KPK sudah bekerja dengan baik, secara umum KPK memiliki reputasi yang baik, KPK bekerja sesuai dengan harapan saya," ujar Ika kepada wartawan dalam acara diskusi media yang diselenggarakan di lantai tiga Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (2/3).

Dari hasil survei yang melibatkan 806 orang responden yang pernah berhubungan langsung dengan KPK, menyatakan bahwa reputasi umum KPK berada di angka 71,19 dari skor 0-100.

"Ketika kita tanya yang lebih detail, misalnya terkait dengan reputasi etika moral itu paling tinggi 73,77, kita tanya misalnya apakah kerja KPK untuk kemaslahatan bangsa, apakah KPK penegakan kode etik transparan, itu jauh lebih tinggi," kata Ika.

Selain itu, reputasi profesionalitas KPK juga menunjukkan angka yang baik, yakni 72,16. Reputasi profesionalitas itu ditunjukkan terhadap profesionalitas lembaga, pimpinan dan dewan pengawas KPK. Terakhir, reputasi komitmen KPK berada di angka 72,58.

"Yang menarik ini, ini selain survei, kita juga ada pertanyaan terbuka terkait dengan harapan pemangku kepentingan ke KPK. Kita tanya apa sih harapan anda, apa yang bisa diperbaiki. Harapan itu ada dua, harapan yang terkait dengan program, dan harapan yang terkait dengan profesionalitas KPK," jelas Ika.

Hasilnya, responden berharap KPK untuk lebih gencar melakukan edukasi. Selanjutnya, responden berharap KPK menjaga integritas, meningkatkan penindakan korupsi, lebih transparan, tidak tebang pilih, lebih tegas, lebih profesional, sinergi dan kolaborasi, dan penguatan pemberantasan korupsi di daerah.

"Ternyata yang paling banyak kalau dilihat adalah, lebih gencar mengedukasi," pungkas Ika.

Metode pengambilan data ini dilakukan dengan mengisi kuesioner online yang disebar ke berbagai stakeholder yang pernah berhubungan dengan KPK.

Para responden terbanyak berasal dari PNS atau ASN sebanyak 41,4 persen. Selanjutnya responden dalam survei ini adalah, karyawan swasta sebanyak 14,3 persen, lainnya 10,9 persen, guru atau dosen 9,4 persen, pelajar atau mahasiswa 8,8 persen, karyawan BUMN 6,9 persen, wiraswasta atau wirausaha 6,1 persen, tidak bekerja 1,6 persen, dan TNI/Polri 0,5 persen.

Dalam pemaparan hasil survei ini, turut dihadiri oleh pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa, dan pejabat KPK lainnya.