. Masalah perizinan mega proyek Meikarta bermula pada perbedaan persepsi antara Pemerintah daerah (Pemda) Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (16/1).
"Awalnya ada perbedaan persepsi antara Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi," ujar Tjahjo.
Dijelaskan Tjahjo, perbedaan pandangan tersebut berbuntut pada pemanggilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh DPR.
"Kemudian kami dipanggil DPR. Dan kemudian saya menugaskan Dirjen Otda untuk mengundang mereka (Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi) rapat," demikian Tjahjo. [jto]