SBY Disebut Paling Bertanggung Jawab Hilangnya Dokumen Munir

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menegaskan kalau TPF dibentuk dan bekerja untuk SBY pada tahun 2005. Nah, selama 10 tahun memimpin, SBY memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan akhir TPF. Namun, SBY kala itu tidak melakukan apapun dan bahkan tidak merawat laporan yang ada.

"SBY tidak bisa diam membisu atas putusan KIP (Komisi Informasi Pusat) yang memerintahkan Kemensesneg membuka dokumen TPF. Sekalipun perintah KIP itu ditujukan pada Sekretariat Negara sebagai institusi, SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik," jelas Bonar kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/10).

Setidaknya, lanjut Bonar, selama 10 tahun memimpin SBY telah gagal menuntaskan kasus yang disebutnya sendiri sebagai 'the test of our history'. Dan SBY harus memastikan rezim baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) memiliki akses atas laporan kerja TPF sehingga bisa dituntaskan.

Apalagi seperti yang disampaikan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra bahwa SBY sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada Yusril atas laporan akhir TPF.

"Dengan demikian, hanya pada SBY bisa diperoleh penjelasan di mana dokumen tersebut berada," tegas Bonar. [wah]