Klarifikasi Partai Demokrat terhadap Postingan Dua Kolonel Usulan AHY Terlibat Kasus BGN

Postingan itu mengungkap dua kolonel usulan AHY termasuk dalam daftar lebih dari 20 nama yang beredar, disebut terlibat program MBG. Daftar nama itu beredar usai kuasa hukum Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua MBG yang kini berstatus tersangka, Elza Syarief dan Krisna Murti, menyebut kliennya memegang catatan digital berisi nama-nama tokoh penting dari kalangan eksekutif, legislatif, hingga organisasi yang diduga kuat melakukan intervensi dan menekan untuk memperebutkan jatah lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau "dapur" MBG.

"AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Herzaky dalam klarifikasinya. 

Poin-poin dalam klarifikasi tersebut adalah:

1. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya.

2. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya.

3. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa “AHY” maupun siapa “2 Orang Kolonel” yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun.

5. Karena itu, frasa “2 orang Kolonel usulan AHY”, jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran. 

"Partai Demokrat menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional. Namun, kami berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi," kata Herzaky Mahendra Putra.