Di Akhir Jabatan, Proyek Parkir Motor DPR Masih Didiamkan

Seperti parkir Motor di samping Kantin Pujasera, seharusnya sudah bisa dipergunakan oleh publik atau tamu DPR. Karena parkir yang saat ini ada, tidak begitu nyaman, dan kurang representatif sebagai ruang parkir yang layak bagi tamu DPR.

Demikian disampaikan pengamat anggaran politik, Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi sesaat lalu, Selasa (16/9).

Padahal, kontraktor pelaksana pembangunan parkir motor DPR adalah PT. BRJ. Dimana nilai kontrak antara DPR dengan PT. BRJ sebesar Rp. 3.460.000.000. Sedangkan untuk konsultan perencanaan, DPR menetapkan PT. MCM, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 145.000.000, dan juga DPR melakukan penunjukan langsung kepada PT.CMK,  dengan nilai kontrak sebesar Rp.47.740.000.

"Belum selesainya proyek parkir motor ini, Anggota DPR seharusnya punya rasa malu lantaran hal ini sangat 'menampar' muka mereka. Masa sebagai anggota DPR yang punya kekuasaan atau hak pengawas bisa lolos atau cuek pada belum selesai pembangunan parkir motor ini. Berarti, dari persoalan ini, anggota dewan tidak bisa menjadi contoh dalam hal hak pengawasan. Ini lebih memalukan lagi," ujar Uchok.

Apalagi kalau ada penyimpangan anggaran, Uchok meminta harus ditindak. DPR kata dia jangan mendiamkan pihak Sekjend DPR.

Seharusnya, sambung Uchok, anggota dewan mendorong pihak Sekjend DPR ke aparat hukum karena sudah ada hasil audit BPK bahwa PT. BRJ juga harus mengembalikan duit sebesar Rp. 33.467.355 karena tidak mengerjakan beberapa pekerjaan pendukung seperti: Pekerjaan planter bos beton dengan nilai sebesar Rp.11.2 juta; Pekerjaan pos jaga sebesar Rp.1.7 juta; Fisher planter bos sebesar Rp.7.7 juta; Jet Washer sebesar Rp.1 juta; Penanaman tanaman di planter box sebesar Rp.4.2 juta; dan Pipa PVC sebesar Rp.7.4 juta.

"Jadi, jangan membiarkan sekjend DPR, hanya fokus pada proyek-proyek baru yang lebih menguntungkan seperti pada tahun 2014, ada pengadaan lencana ukuran besar dan kecil sebesr Rp. 3.292.950.870," tandas Uchok. [rus]