Chad Ikuti Jejak Burkina Faso, Mali, dan Niger Keluar dari ICC

Pemerintah menilai pengadilan yang dibentuk untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu belum menunjukkan kinerja yang adil dan efektif, serta dinilai terlalu berfokus pada negara-negara Afrika.

"Keputusan Chad ini diambil setelah peninjauan mendalam terhadap kinerja Mahkamah Pidana Internasional sejak mulai beroperasi pada tahun 2002, serta rekam jejaknya yang efektivitasnya masih terbatas dan tidak merata,” kata juru bicara pemerintah dalam sebuah pernyataan, dikutip Selasa, 28 Juli 2026.

Pemerintah Chad juga menuding aktivitas ICC terlalu terkonsentrasi di Afrika. Dari 13 penyelidikan yang dibuka sejak pengadilan itu berdiri, sembilan di antaranya menyasar negara-negara Afrika, sementara hanya empat kasus berasal dari kawasan lain, tetapi tanpa kemajuan nyata.

Chad juga menyoroti fakta bahwa dari tujuh orang yang saat ini ditahan ICC, enam di antaranya merupakan tersangka dalam perkara yang berasal dari Afrika.

Langkah Chad memperpanjang daftar negara Afrika yang meninggalkan ICC setelah sebelumnya Burkina Faso, Mali, dan Niger mengumumkan keputusan serupa pada September tahun lalu. 

Ketiga negara di kawasan Sahel yang dipimpin pemerintahan militer itu bahkan menyebut ICC sebagai instrumen penindasan neo-kolonial di tangan imperialisme.

Menurut pernyataan yang diunggah di laman resmi Kementerian Luar Negeri Chad pekan lalu, keputusan tersebut juga muncul setelah adanya permintaan dari Amerika Serikat agar Chad meninjau kembali keanggotaannya di ICC. 

Dalam percakapan melalui sambungan telepon, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika disebut menyampaikan keberatan Washington terhadap cara kerja lembaga tersebut.