Pernyataan itu disampaikan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lanjutan tentang Kerja Sama Penyediaan Bantuan Kemanusiaan dan Sosial untuk Negara Palestina, di Kantor Baznas RI, Jakarta, Jumat 25 September 2026.
"Rakyat Palestina saat ini sedang menghadapi perang genosida dan mengalami kondisi kemanusiaan yang sangat berat akibat perang ini," kata Mahmoud.
Ia memaparkan eskalasi krisis yang belum mereda telah menyebabkan jutaan masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok dasar sehari-hari.
"Saat ini lebih dari dua juta jiwa di Jalur Gaza hidup tanpa makanan yang cukup, tanpa air minum yang layak, tanpa pengobatan, tanpa listrik, dan tanpa layanan dasar," kata Mahmoud.
Tak hanya di Gaza, kata dia, kondisi memprihatinkan juga masih terjadi di Tepi Barat seperti pembunuhan, pengrusakan kamp pengungsian serta perintangan akses ibadah di Masjid Al-Aqsa.
Oleh karena itu, penyaluran bantuan kemanusiaan seperti pasokan makanan, air bersih, pengobatan, pendidikan, hingga fasilitas hunian darurat harus terus diupayakan bersama.
Menanggapi hal tersebut, MoU dengan Baznas RI diharapkan dapat memastikan seluruh proses penyaluran bantuan masyarakat Indonesia tidak berkurang, cepat, dan tepat sasaran.
Pihaknya juga memastikan akan mengawasi pelaksanaan bantuan tersebut agar dapat sampai kepada masyarakat Palestina. Ia berharap dukungan Indonesia dan kerja sama kemanusiaan melalui Baznas dapat terus berlanjut hingga terwujudnya kemerdekaan Palestina.
Dalam kesempatan tersebut, Mahmoud juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto terkait dukungannya untuk Palestina. Mahmoud mengatakan, sikap tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan yang sangat diapresiasi oleh rakyat Palestina.
"Salam dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan juga dari rakyat Palestina kepada Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan juga kepada rakyat Indonesia," pungkas Mahmoud.
Ketua Komite Bantuan Kepresidenan Negara Palestina, Mahmoud Sidqi Al-Habbash, mengungkapkan gambaran kondisi kritis kemanusiaan yang dihadapi masyarakat Palestina akibat krisis kemanusiaan yang terjadi, sampai September 2026. 
BERITA TERKAIT: