AS Tunda Jual Senapan ke Israel, Khawatir Dipakai ke Warga Sipil Palestina

Mengutip dua pejabat AS, Axios pada Rabu (13/12), kesepakatan senjata tersebut sedang ditinjau ulang oleh Departemen Luar Negeri AS dengan menggarisbawahi kekhawatiran mengenai upaya pemerintah Israel untuk mengekang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat.

Israel meminta pengiriman senapan tambahan pada hari-hari awal perang untuk tim respons awal sipil di desa-desa dekat perbatasan dengan Gaza, Lebanon, dan Suriah.

Tim lokal ini, yang terdiri dari warga yang menerima pelatihan dan senjata dari polisi Israel, dimaksudkan untuk bertindak sebagai responden pertama jika terjadi serangan teror.

Kendati begitu, pemerintahan Joe Biden menanggapi permintaan Israel dengan hati-hati karena kekhawatiran bahwa Itamar Ben Gvir, menteri keamanan nasional ultra-nasionalis yang mengawasi polisi, mungkin mendistribusikan senapan tersebut kepada pemukim ekstremis di Tepi Barat.

"Persetujuan izin ekspor dari perusahaan pertahanan AS diberikan hanya setelah ada jaminan bahwa senjata tersebut tidak akan sampai ke tim sipil di pemukiman Yahudi," tulis Axios.

Beberapa minggu setelah persetujuan tersebut, Departemen Luar Negeri AS memulai peninjauan baru terhadap izin tersebut, dengan alasan kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan pemukim dan persepsi bahwa pemerintah Israel tidak cukup mengatasi masalah tersebut.

Keputusan itu diambil setelah pemerintahan Biden merasa khawatir dengan laporan pers Israel yang mengungkap dokumen rahasia komandan komando pusat IDF.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa Ben Gvir telah menginstruksikan polisi untuk tidak menangkap pemukim yang melakukan kekerasan di Tepi Barat.

“Kesepakatan ini tidak bergerak kemana-mana saat ini. Kami memerlukan lebih banyak jaminan dari Israel mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengekang serangan pemukim yang melakukan kekerasan dan memastikan tidak ada senjata baru AS yang akan menjangkau pemukim di Tepi Barat,” kata seorang pejabat AS.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri baru-baru ini mengumumkan sanksi terhadap beberapa lusin pemukim Israel yang dicurigai terlibat dalam serangan terhadap warga Palestina.