Pengumuman itu dikeluarkan Presiden Luis Abinader pada Senin (11/9), dengan menegaskan bahwa tindakan akan segera dilakukan jika pekerjaan konstruksi Haiti di saluran air yang disengketakan tidak segera diselesaikan dalam waktu dekat.
“Jika konflik tidak terselesaikan sebelum Kamis, (para pejabat akan) menutup sepenuhnya perbatasan bagi perdagangan udara, laut, dan darat,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Konflik ini berakar dari pembangunan terusan, atau saluran buatan di wilayah Haiti yang dikhawatirkan akan mengubah arus Sungai Massacre yang seharusnya mengalir ke kedua negara.
Pemerintah Republik Dominika mengklaim bahwa pembangunan jalur air tersebut dilakukan secara sepihak oleh Haiti dan tanpa persetujuan dari pihak mereka.
Dalam pernyataannya, pemerintah Republik Dominika menggambarkan situasi ini sebagai tanda ketidakstabilan di sisi perbatasan. Mereka juga menyoroti masalah keamanan di Haiti, dengan mengungkapkan keprihatinannya akibat meningkatnya kekerasan geng di negara itu dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada 2021.
Seperti dimuat
Aljazeera, Selasa (12/9), akibat ketidakamanan itu, ketegangan antara kedua negara ini juga telah mencakup masalah imigrasi. Presiden Abinader telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi imigrasi dari Haiti dan telah meningkatkan jumlah deportasi.
Tindakan ini telah menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara. Ancaman Republik Dominika untuk menutup sepenuhnya perbatasan disebut dapat memiliki dampak serius terutama bagi Haiti yang telah lama berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Dalam upaya menangani ketegangan yang terus meningkat antara Republik Dominika dan Haiti, Orang nomor satu di Dominika mengumumkan pembekuan visa baru dan mengancam akan menutup perbatasan dengan Haiti. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: