Buntut Sengketa Air, Dominika Tolak Desakan PBB untuk Buka Perbatasan dengan Haiti

Pada Senin (18/9), pemerintah Dominika menolak desakan dari pakar PBB di Haiti, William O'Neill, yang mendesak mereka untuk membuka kembali perbatasannya yang ditutup selama beberapa waktu lalu.

Dalam komentarnya, pakar PBB itu mengatakan bahwa keputusan Dominika untuk menutup perbatasan darat, laut, dan udara, telah berdampak serius pada masyarakat di kedua sisi perbatasan, khususnya warga Haiti.

“Direktur klinik medis di Haiti mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak akan dapat merawat pasien mereka jika akses ke Republik Dominika diputus. Nyawa dipertaruhkan,” kata O'Neill dalam pernyataannya.

Seperti dimuat La Prensa Latina, Selasa (19/9), O’Neil mendesak pemerintah Dominika untuk merespons dengan solidaritas dan mengingat situasi kemanusiaan.

Menanggapi komentar tersebut, pemerintah Dominika segera mengeluarkan pernyataan resminya dengan menyebut bahwa pernyataan pakar PBB itu sangat bias dan sangat disayangkan.

"Pernyataan O'Neill bias dan sangat disayangkan, dialog apa pun dengan Haiti akan bergantung pada penghentian efektif pembangunan kanal secara sepihak dan ilegal di Sungai Massacre," bunyi pernyataan tersebut.

Menurut pemerintah Dominika, mereka tidak menginginkan konfrontasi dan justru menginginkan hidup dalam damai dengan negara tetangganya itu. Namun,  pihaknya mengaku terus menghadapi hal-hal yang tidak terkendali dan menciptakan ketidakamanan antar kedua negara.

Kasus ini mencuat setelah dimulainya kembali pembangunan saluran irigasi di sisi Sungai Massacre, yang seharusnya mengalir di kedua negara. Pembangunan saluran tersebut dikhawatirkan dapat mengalihkan aliran air tersebut, yang mendorong Presiden Dominika Luis Abinader memerintahkan penutupan perbatasan minggu ini.

Tindakan pembalasan lainnya termasuk menangguhkan penerbitan visa bagi warga negara Haiti dan secara permanen melarang masuknya semua orang yang terlibat dalam konflik saluran, yang totalnya berjumlah sembilan orang.