Inggris Pindahkan Imigran Ilegal ke Kapal Tongkang Perumahan

Pada Senin (7/8), sebanyak 15 imigran telah dipindahkan ke tongkang perumahan bernama Bibby Stockholm yang berada di Portland, dengan beberapa pencari suaka lainnya akan menyusul dalam beberapa bulan mendatang.

Seperti dimuat Reuters, langkah terbaru terhadap upaya pengelolaan migrasi ilegal ini telah menjadi salah satu prioritas utama dari Perdana Menteri Rishi Sunak menjelang pemilihan nasional.

Pemerintahan Konservatif berusaha mengatasi masalah ini dengan menggeser imigran ke lokasi alternatif yang lebih mudah dikelola, seperti situs militer bekas dan tongkang perumahan.

Pemerintah menunjukkan bahwa sejauh ini ada lebih dari 46 ribu pencari suaka yang telah melakukan penyeberangan berbahaya dari Prancis ke pantai selatan Inggris dengan perahu kecil, dan tinggal di hotel.

Adaoyb biaya hotel itu pun dibandrol dengan harga tinggi yaitu sekitar 6 juta pound per hari (Rp 116 miliar), yang membuat pemerintah Sunak mencari alternatif lain.

"Kami menghentikan penggunaan hotel untuk menampung migran ilegal atas biaya pembayar pajak. Sebaliknya, kami menyediakan lokasi alternatif yang lebih mudah dikelola bagi masyarakat, menyediakan kebutuhan penting bagi mereka yang diakomodasi dan meminimalkan dampak pada layanan lokal," bunyi pernyataan Downing Street di platform  X, yang dulu dikenal sebagai Twitter.

Pemerintah Inggris berharap langkah tersebut dapat membantu mengatasi tantangan migrasi ilegal dan memberikan pesan bahwa Inggris akan menyediakan akomodasi yang layak bagi para imigran selama proses suaka.

Namun, perdebatan mengenai kebijakan ini masih terus berlanjut, dengan banyak pihak yang mempertanyakan keamanan dari kebijakan baru tersebut, yang tengah ditangani oleh pihak berwenang. Namun, pemerintah Inggris telah menjamin keamanan para pencari suaka serta masyarakat lokal di negaranya.

"Kesejahteraan pencari suaka dalam perawatan kami adalah yang paling penting. Kami terus bekerja sama dengan polisi setempat dan mitra kami di lapangan untuk memastikan keamanan setiap individu yang berada di lokasi dan masyarakat luas," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri.