Kemenko Perekonomian: Aturan KUR Mikro untuk Petani Terbit Juni

Hal itu disampaikan oleh Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Gede Edy Prasetya yang menekankan bahwa perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Tahun 2024 itu tengah dalam pembahasan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Ini masih di Kemenkumham, di Kemenkumham barangkali sekitar bulan depan mudah-mudahan, paling cepat bulan depan," kata Edy saat Monitoring dan Evaluasi Debitur KUR bersama Dharma Wanita Kemenko Perekonomian di Garut, dikutip Jumat (3/5).

Menurutnya. Sejauh ini tidak ada permasalahan dalam proses penggodokan aturan tersebut.

"Udah ini, enggak ada masalah, tinggal dikeluarkan saja (aturan KUR)," ujarnya.

Dalam perubahan aturan itu, insentif kepada petani kecil penerima KUR diberikan dengan pemberian pengecualian dari ketentuan pembatasan akses KUR Mikro dengan plafon KUR Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta.

Selain itu, pengenaan suku bunga/marjin KUR Mikro juga tetap sebesar 6 persen.

Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM pada akhir tahun lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan adanya perubahan tata pelaksanaan KUR yang harus dilakukan, guna meningkatkan kesejahteraan petani, dengan membantu memberikan akses pembiayaan murah sehingga tidak membebani mereka dalam penyiapan modal kerja untuk dapat berproduksi.