Penindasan Terhadap Warga Tibet Masih Terus Berlanjut di Bawah Pemerintahan Otoriter China

yang ketat di bawah rezim otoriter China sejak 1949 hingga saat ini.

Mengutip laporan The Print pada Kamis (9/2), dengan memuat laporan dari beberapa media, warga Tibet dikabarkan terus mendapatkan perlakuan kasar, seperti dipersekusi, dianiaya, dilecehkan, dan disiksa di wilayah mereka sendiri.

Tibet Press dalam laporannya menyebutkan, melalui kebijakan "nol-Covid" yang pernah diterapkan selama tiga tahun oleh pemerintah China, kebijakan itu telah menjadi alat represi yang semakin kuat, yang digunakan untuk melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat untuk warga Tibet.

Selama beberapa bulan terakhir, meskipun kebijakan nol Covid itu telah dicabut pada Desember lalu, tindakan keras itu masih terus meluas terhadap individu Tibet, khususnya kepada biksu, penulis, aktivis muda, dan yang lainnya, yang dianggap oleh otoritas China sebagai individu yang berbahaya.

Dalam laporan yang dimuat Radio Free Asia, seorang mantan guru sekolah dasar di Tibet yang bernama Palgon, memutuskan untuk menjadi penulis independen, sejak saat ia ditangkap di rumahnya pada Agustus 2022 lalu, dan tidak dapat dihubungi sampai hari ini.

Tindakan keras dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) ini dilaporkan tidak hanya mereka tujukan kepada orang-orang dewasa, akan tetapi juga kepada anak-anak Tibet. Dengan dalih pendidikan, pemerintah telah mengambil anak-anak berusia empat tahun dari orang tuanya.  

“Mereka berusaha menghapus identitas Tibet dan menggantinya dengan identitas China sehingga tidak akan ada perlawanan terhadap pendudukan China di Tibet di masa depan,” kata direktur Institut Aksi Tibet, Lhadong Tethong, dalam webinar baru-baru ini.

Selain itu, orang Tibet juga menghadapi praktik keras pemerintah China yang memaksa mengumpulkan DNA massal warga Tibet.

Sekumpulan aktivis Tibet di Dharamshala pada awal Febuari telah melancarkan aksi protesnya terhadap kebijakan pengumpulan DNA massal oleh China. Mereka juga menuntut untuk diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga di wilayah mereka.

Aktivis dan anggota LSM di Tibet, mengaku sangat mengkhawatirkan DNA yang dikumpulkan oleh pemerintah China, yang kemungkinan akan digunakan untuk memperkuat program pengawasan massalnya yang semakin ketat kepada Tibet, dengan menggunakan perangkat Thermo Fisher.