Pakar: Kekurangan Personel Terampil di Angkatan Bersenjata Taiwan akan Jadi Masalah Jika Terjadi Serangan oleh China

Shen Ming-shi, peneliti di Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional mengatakan hal itu, menyusul saran yang diluncurkan mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper saat berkunjung ke Taiwan.

"Empat bulan masa wajib militer bagi semua warga negara laki-laki di atas 18 tahun, tidak cukup memadai untuk memastikan tentara cadangan memiliki keterampilan tempur yang diperlukan," kata Shen, seraya menambahkan bahwa waktu dinas harus diperpanjang menjadi satu tahun, seperti yang pernah dilakukan Taiwan pada sekitaran tahun 2008- 2013.

Shen yang menyetujui saran Esper, menegaskan bahwa periode wajib militer saat ini bukan waktu yang cukup untuk melatih tentara dengan benar.

Hal berbeda diungkapkan Lin Ying-yu asisten profesor di Universitas Nasional Sun Yat-sen yang juga ahli pertahanan. Menurutnya, kualitas lebih penting daripada lamanya periode latihan.

"Tidak ada artinya memperpanjang dinas militer menjadi satu tahun, tetapi tidak memasukkan pelatihan militer yang ketat dan intensif dalam kurikulum pelatihan," kata Lin, seperti dikutip dari Taiwan News, Rabu (20/7).

Esper dalam kunjungannya ke Taiwan pada Selasa (19/7) menyarankan agar Taiwan perlu memperpanjang dan memperkuat wajib militernya, dengan pria dan wanita muda Taiwan menerima pelatihan militer setidaknya selama satu tahun.

Taiwan menerapkan wajib militer bagi pria yang telah berusia 18 tahun. Wanita boleh saja ikut mendaftar.
Saat ini, Taiwan memiliki lebih dari 180.000 personel militer dengan 15 persen terdiri dari wanita.

Sebagian besar pria Taiwan berusia 18 tahun diwajibkan untuk mengikuti wajib militer, mempelajari keterampilan dasar pertahanan dengan tujuan dapat membantu militer profesional jika terjadi perang.

Wanita boleh saja ikut mendaftar. Saat ini, Taiwan memiliki lebih dari 180.000 personel militer dengan 15 persen terdiri dari wanita.

Awalnya, masa tugas wajib militer adalah dua hingga tiga tahun, sebagai bagian dari sistem wajib militer yang diadopsi oleh pemerintah Republik Tiongkok setelah dipindahkan ke Taiwan pada tahun 1949 setelah Perang Saudara Tiongkok.

Setelah tahun 1996, wajib militer secara bertahap dikurangi dan menjadi satu tahun lamanya pada tahun 2008.

Selama pemerintahan Kuomintang (KMT) sebelumnya di bawah Presiden Ma Ying-jeou, yang memerintah dari 2008-2016, pemerintah mengubah militer negara menjadi kekuatan sukarela penuh di mana wajib militer hanya diharuskan menjalani empat bulan pelatihan militer, mulai tahun 2013.

Di Taiwan wajib militer selama empat bulan saat ini sering digambarkan oleh para pemuda sebagai semacam pengalaman “kemah musim panas,” dan sebagian warga berpikir bahwa empat bulan terlalu singkat untuk mempelajari keterampilan penting.

Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng pada Maret lalu mengatakan kepada anggota parlemen bahwa kementerian akan menyajikan laporan evaluasi tahun ini tentang apakah akan memperpanjang periode wajib militer.  

Ketua Kuomintang (KMT) Eric Chu mengatakan bahwa Taiwan perlu merenungkan sistem wajib militernya untuk meningkatkan kesadaran pertahanan. Chu lebih berkonsetrasi mengomentari bagaimana pemerintah Taiwan membuat strategi untuk memfasilitasi dialog lintas selat dan mencegah konfrontasi.

Sementara Lin Por-fong ketua Third Wednesday Club, sebuah kelompok perdagangan yang terdiri dari para pemimpin bisnis, mengatakan bahwa Taiwan perlu fokus pada peningkatan kekuatan di bidang ekonomi, teknologi, dan perannya dalam rantai pasokan global. Sektor itu sangat penting bagi keamanan negara dan kesejahteraan rakyat, dan tentu saja akan menjauhkan Taiwan dari perang, katanya.