Salah satu persoalan utama adalah belum terintegrasinya database kendaraan di Kementerian Perhubungan dengan data di pemerintah daerah.
Sekjen Aptrindo Agus Pratiknyo mengatakan, penerapan Zero ODOL akan sulit berjalan optimal jika pemerintah belum memiliki basis data kendaraan yang kuat dan terintegrasi.
“Sampai sekarang Kemenhub sama sekali belum memiliki database kendaraan yang kuat dan terintegrasi. Jadi, bagaimana mungkin Zero ODOL itu bisa diterapkan tanpa adanya database yang belum terintegrasi,” ujarnya kepada media di Jakarta, dikutip Selasa 8 September 2026.
Menurut Agus, data Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan KIR hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi. Data KIR berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota, sementara secara fungsional petugasnya berada dalam koordinasi Kemenhub.
“Jadi, jika data di Kemenhub itu tidak terintegrasi dengan data yang ada di dinas perhubungan provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan Zero ODOL itu pasti akan menghadapi banyak kendala terutama terkait database kendaraan,” katanya.
Agus juga meragukan efektivitas integrasi Weigh in Motion (WIM) dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) jika persoalan data belum diselesaikan. Menurutnya, WIM memang dapat membantu mengurangi potensi pungutan liar, tetapi efektivitas penindakan tetap bergantung pada kelengkapan database.
“Masalahnya, databasenya kan belum terintegrasi. ETLE tidak bisa membaca data kendaraan jika datanya tidak lengkap,” tandasnya.
Ia mencontohkan dump truck yang sebagian hanya memiliki SRUT dan tidak menjalani uji KIR. Jika kendaraan tersebut tertangkap sistem ETLE-WIM, identitas dan data fisiknya tetap sulit ditelusuri apabila tidak tercatat dalam database Kemenhub.
“Nah, ini kan akan jadi masalah pada saat penindakan di lapangan. Pasti terjadi keributannya,” tuturnya.
Kondisi tersebut, kata Agus, juga berpotensi menimbulkan kecemburuan bagi pemilik kendaraan yang telah memenuhi kewajiban SRUT dan KIR. Sebab, kendaraan yang hanya memiliki SRUT justru berpotensi lebih sulit ditindak.
“Karena, kendaraan yang tidak patuh yang hanya memiliki SRUT saja, justru lebih beruntung ketimbang mereka yang memiliki SRUT dan KIR,” tukasnya.
Karena itu, Agus meminta pemerintah terlebih dahulu mendata seluruh kendaraan, baik yang sudah patuh maupun belum.
“Jadi, lanjutnya, harusnya pemerintah itu meng-capture dulu semua kendaraan, baik itu yang comply maupun tidak. Itu kalau pemerintah memang serius mau menerapkan Zero ODOL ini,” ucapnya.
Di sisi lain, Kemenhub terus menyiapkan integrasi ETLE dengan teknologi WIM di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan jalan tol. Pemerintah menargetkan sistem tersebut memperkuat pengawasan dan penindakan kendaraan berdimensi atau bermuatan berlebih menuju Zero ODOL 2027.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut penggunaan ETLE dan WIM diharapkan membuat pengawasan lebih luas, konsisten, terukur, serta mendukung proses penindakan yang lebih transparan.
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai penerapan Zero Over Dimension Overloading (ODOL) pada awal 2027 masih menghadapi sejumlah kendala. 
BERITA TERKAIT: