Aptrindo: Kementerian PU Mesti Lakukan Kontrol dan Menaikkan Daya Angkut MST

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai pesimis hal itu bisa dilakukan tanpa adanya roadmap yang jelas.
 
Rencana untuk membenahi truk ODOL sudah sering didengung-dengungkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Bahkan, terakhir pemerintah berkomitmen untuk melarang truk ODOL ini beroperasi pada 2023 lalu.

"Nyatanya, hingga saat ini juga belum bisa terlaksana. Bahkan, roadmapnya juga belum pernah disampaikan hingga saat ini,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dalam keterangannya yang dikutip Senin 28 April 2025. 

Untuk menyelesaikan permasalahan ODOL ini, menurutnya, perlu melibatkan banyak pihak yang terdampak. 

“Dampaknya dari hulu ke hilir, seperti para pengusaha truk, para pemberi jasanya, para sopir truk, dan dampak terhadap perekonomian seperti biaya logistik yang semakin mahal dan inflasi serta penambahan jumlah truk di jalan. Apa itu semua sudah dipikirkan pemerintah, solusinya bagaimana,” ucapnya.  
 
Aptrindo sendiri belum diberitahu dan diajak diskusi berkaitan dengan adanya keinginan pemerintah untuk melarang truk ODOL ini. 

Mengenai kerusakan jalan yang disebabkan kehadiran truk ODOL, Gemilang menyampaikan bahwa yang perlu diberesi itu adalah bagaimana standar-standar yang dipergunakan. 

Truk dengan standar internasional memiliki lebar 2,5 meter dengan toleransi 5 persn. “Sekarang ini, standar internasional untuk berat itu malah naik jadi 30 ton dari sebelumnya hanya 20 ton,” tuturnya.
 
Sementara, kata Gemilang, daya dukung jalan di Indonesia ternyata tidak cukup mampu mendukung beban barang standar internasional. Itu sebabnya,  truk-truk logistik jika melewati jalan-jalan di kabupaten secara administratif itu selalu overload. Persoalan-persoalan seperti inilah yang menurutnya harus diselesaikan terlebih dulu oleh pemerintah sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL.
 
Dia juga mengusulkan agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menaikkan terlebih dahulu Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan sebelum menerapkan kebijakan ODOL. Sebab, menurutnya, dengan MST jalan yang ada saat ini, para pemilik truk logistik tidak pernah bisa mengangkut barang-barang internasional atau ekspor-impor.
 
“Semua truk-truk logistik yang dijual ke kita itu sifatnya internasional. Mobil itu didesain secara internasional. Karenanya, jalan-jalan di Indonesia pun harusnya didesain dengan konsep internasional, Karena truk-truk itu juga akan membawa barang yang berstandar internasional,” ujarnya.
 
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Aptrindo, Agus Pratiknyo, juga menyoroti jalan-jalan di Indonesia yang dibangun tidak sesuai dengan speknya. 

Karenanya, dia mengatakan salah satu yang disarankan Aptrindo kepada pemerintah soal ODOL itu adalah kontrolnya terhadap daya angkut atau MST. 

“Negara kita itu sudah tertinggal, MST-nya baru 8-10 ton. Sementara negara-negara lain sudah 13 ton bahkan sampai 15 ton. Bahkan di Arab Saudi, sudah tidak pakai MST-an,” tukasnya. 
 
Menurutnya, yang membebani kendaraan-kendaraan itu selama ini adalah karena jalannya tidak dibangun sesuai dengan sarananya. 

”Jadi, kita cukup mengapresiasi Pak Prabowo yang ingin menegakkan truk ODOL, tapi penegakannya yang seperti apa itu harus ada penjelasannya,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Presiden meminta jajarannya untuk menertibkan truk ODOL atau obesitas, menyusul beban jalan yang tidak bisa menampung beban seluruh angkutan kendaraan yang ada.

Perintah ini disampaikan Presiden saat berbicara mengenai permasalahan truk obesitas bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 17 April 2025.